Abstract:
Zakat merupakan ajaran Islam yang mengandung potensi ekonomi dan syarat dengan dimensi sosial, yan dapat digunakan untuk memperbaiki dan memberdayakan perekonomian umat Islam terutama kepada kaum fakir miskin. Potensi zakat seperti itu akan dapat diaktualisasikan manakala penggunaannya tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, akan tetapi juga bersifat produktif. Itulah sebabnya Badan Amil Zakat dalam UU ini harus berusaha mengoptimalkan pendayagunaan zakat dengan cara transfaran sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i tentang pengelolaan zakat. Penelitian tentang masalah ini berdasarkan kerangka pemikiran bahwa dana ummat yang terhimpun dalam zakat sebenarnya cukup besar apabila dikelola dan didayagunakan secara baik dan professional, karena zakat merupakan sumber dana potnsional yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.
Penelitian ini mengambil judul”Analisis Pendapat Imam Syafi’I terhadap Undang-Undang No.38Tahun1999 Tentang pengelolaanZakat, Rumusan Masalah Penelitian : 1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat menurut perspektif Imam Syafi’i? 2.Bagaimana sistem pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999? 3.Bagaimana analisis sistem pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menurut perspektif Imam Syafi’i ? Tujuan penelitian ini adalah 1.Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat menurut perspektif Imam Syafi’i. 2.Untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. 3.Untuk mengetahui analisis sistem pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menurut perspektif Imam Syafi’i.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research),sumber datanya meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan sebagai landasan normatifnya yaitu fiqih mazhab Syafi'i.
Hasil analisis yang telah penyusun lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dilihat dari segi pengelolannya ( āmil ), cara pengumpulan dan pendayagunaan zakat tidak terlalu bertentangan dengan Imam Syafi'i.
