Abstract. The problem of zakat collection unit (UPZ) has not yet set UPZ system or mechanism according to Baznas regulation where most of UPZ directly cut Amil rights before given to Baznas, whereas in Baznas regulation No.2 Article 35 paragraph 2 all the result of collection must be deposited to the baznas according to the level, Based on the background of the problems described above, then the formulation of the issues to be discussed in this study are: 1) How the provisions of the working mechanism of units in zakat collection units according to the regulations baznas no.2 year 2016 article 35 ?, 2 ) How is the implementation of working mechanism in zakat collection unit at baznas west java? 3) How is the regulation analysis baznas no.2 year 2016 article 35 related to working mechanism in collection unit of zakat baznas west java? The research method used is field research (Field research). Data analysis technique is a qualitative analysis technique with inductive thinking method. The results of this study indicate that the provisions of working mechanism in UPZ according to Baznas no. 2 year 2016 rule 35 is that the activity of collection and distribution of zakat is based on the level of institutions, campuses, sub-districts, villages and villages, then UPZ deposits funds collected to Baznas . As for the distribution of zakat, UPZ can distribute 70% of all zakat fund collection, except UPZ mosque which can distribute 100% from zakat fund collection. As for the amount of haka mil for UPZ which only do the funding is given 5% and for UPZ which help channeling will be given 12,5%. the implementation of the working mechanism in UPZ Baznas West Java is the collection of funds obtained from the salary of employees or from the pooling of public funds through, infaq box deployment, door to door and provide zakat service counter, zakat payments can be directly deposited into Baznas account every month For the UPZ to be distributing zakat to the next proposal is given directly to UPZ to be distributed to mustahik. UPZ shall report to Baznas the distribution activities after the funds are disbursed. the analysis of the UPZ working mechanisms existing in the Baznas regulation no. 2 of 2016 article 35 is that the UPZ has implemented well but, in the implementation that the establishment of UPZ in other agencies is less developed, it has been described in the Act and the regulation that the agency that manages the obligatory zakat fund form UPZ to Baznas.
Permasalahan yang terjadi unit pengumpulan zakat (UPZ) belum menerepkan sistem atau mekanisme kerja UPZ menurut peraturan Baznas yang dimana kebanyakan UPZ memotong langsung Hak amil sebelum di berikan ke Baznas, padahal dalam peraturan Baznas No.2 Pasal 35 ayat 2 seluruh hasil pengumpulan harus di setorkan ke baznas sesuai tingkatannya.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, ketentuan mekanisme kerja di UPZ menurut peraturan Baznas no.2 tahun 2016 pasal 35 adalah bahwa kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat berdasarkan pada tingkat instansi, kampus, kecamatan, kelurahan dan desa, selanjutnya UPZ menyetorkan dana yang dihimpun kepada Baznas. Adapun untuk penyaluran zakat, UPZ dapat menyalurkan 70% dari seluruh hasil pengumpulan dana zakat, terkecuali UPZ masjid yang dapat menyalurkan 100% dari hasil pengumpulan dana zakat. Adapun besaran hak amil untuk UPZ yang hanya melakukan pengumpulan dana diberikan 5% dan bagi UPZ yang membantu penyaluran akan diberikan 12,5%, Pelaksanaan mekanisme kerja di UPZ Baznas Jawa Barat adalah pengumpulan dana diperoleh dari gaji karyawan atau dari penghimpunan dana masyarakat melalui, penyebaran kotak infaq, door to door dan menyediakan konter layanan zakat, pembayaran zakat bisa langsung disetorkan ke rekening Baznas setiap bulannya. Bagi UPZ yang akan menyalurkan zakat mengajukan proposal kepada selanjutnya langsung diberikan kepada UPZ untuk disalurkan kepada mustahik. UPZ wajib memberikan laporan kegiatan penyaluran kepada Baznas setelah dana disalurkan. analisis mekanisme kerja UPZ yang ada pada peraturan Baznas no.2 tahun 2016 pasal 35 adalah UPZ telah menerapkan dengan baik namun, dalam pelaksanaannya bahwa pembentukan UPZ di instansi-instansi lain kurang berkembang padahal telah dijelaskan dalam Undang-Undang dan peraturan bahwa instansi yang mengelola dana zakat wajib membentuk UPZ ke Baznas.