BPRS HIK Parahyangan sebagai bank syariah semestinya mengedepankan nilai-nilai kesyariahan dalam kegiatan usahanya termasuk pada pelaksanaan serta mekanisme pelelangan objek jaminan pembiayaan terutama pada sektor UMKM di BPRS HIK Parahyangan khususnya melalui eksekusinya justru cenderug masih seperti lembaga bank konvensional seperti tidak ada proses negoisasi yang adil untuk mencapai prinsip antaradhin, sehingga terkesan adanya pemaksaan penjualan jaminan baik secara lelang maupun penawaran langsung tanda adanya persetujuan pihak nasabah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka permasalahan dirumusakan pada pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran ? Bagaimana pelaksanaan lelang di BPRS HIK Parahyangan Kantor Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung ? Dan bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda permbayaran di BPRS HIK Parahyangan Kantor Cabang Cileunyi Kabupaten Bandung ? Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan studi komparatif kualitatif dengan meneliti pelaksanaan mekanisme pelelangan objek jaminan pembiayaan bermasalah pada sektor UMKM di BPRS HIK Parahyangan ditinjau dari perspektif ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. Simpulan dari penelitian ini adalah ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena didasarkan kepada kemaslahatan sebagai bentuk terapi bagi nasabah agar tetap komitmen dalam melaksanakan kewajibannya serta melindungi lembaga bank syariah terhindar dari likuidasi akibat rasio pembiayaan bermasalah (NPF) yang melebih ketentuan bank Indonesia sebesar 5%. Dan pelaksanaan pelelangan di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi secara konseptual tidak bertentangan dengan pegadaian menurut ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 maupun Fatwa DSN MUI yang lain yang mengatur mekanisme jual beli serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan diIndonesia.Kata Kunci : Pembiayaan, Jaminan, Lelang, dan Bank Syariah.BPRS HIK Parahyangan as a syariah bank should prioritize the values of kesyariahan in its business activities including on the implementation and mechanism of auction object financing guarantee especially in the sector of SMEs in BPRS HIK Parahyangan especially through execution precisely cenderug still like conventional bank institutions such as there is no fair process of negotiation for achieve the principle of inter-dawn, so impressed the imposition of the sale of collateral either auction or direct offer a sign of the approval of the customer. Based on the background of the problem, then the problem is damaged on the question as follows: How is the provision of Fatwa DSN-MUI Number 17 / DSN-MUI / IX / 2000 About Sanctions On The Customer Able to Delay Payments ? How is the implementation of auction at BPRS HIK Parahyangan Branch Office Cileunyi District Bandung ? And how is the analysis of Fatwa DSN-MUI Number 17 / DSN-MUI / IX / 2000 on auction auction in BPRS HIK Parahyangan Branch Office Cileunyi District Bandung? The research method used in this research is descriptive analysis with qualitative comparative study approach by examining the implementation of the mechanism of bidding for the object of financing guarantee in MSME sector in BPRS HIK Parahyangan viewed from the perspective of the provisions of Fatwa DSN-MUI Number 17 / DSN-MUI / IX / 2000 Concerning Sanctions on Clients Able to Delay Payments. The conclusion of this research is the provision of Fatwa of the National Shari'ah Board Number 17 / DSN-MUI / IX / 2000 About Sanctions on the Disadvantaged Customers The payments do not conflict with the values of sharia because it is based on the benefit as a form of therapy for the customer to keep commitment to perform its obligations and protect the sharia bank institution from liquidation due to the NPL ratio which exceeds 5% of Indonesian Banking Regulations. And the implementation of the auction in BPRS HIK Parahyangan Branch Cileunyi conceptually not contradictory to pawnshop according to the provisions of the National Sharia Council Fatwa Number 17 / DSN-MUI / IX / 2000 and other MUI Fatwa DSN governing the mechanism of sale and purchase and in accordance with legislation invite in Indonesia.Keywords: Financing, Guarantee, Auction, and Sharia Bank.Mengenai praktik lelang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaanpelelangan di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi secara konseptual tidak bertentangan dengan pegadaian menurut ketentuan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 maupun Fatwa DSN MUI yang lain yang mengatur mekanisme jual beli serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.