Abstract. Muamalah is one part of Islamic law governing the relationship between people in the community with regard to the material and obligations, one of them. Rampant selling protected wildlife in Indonesia into the spotlight of other countries, while the Government expressly prohibits selling protected wildlife. The purpose of this research is to know the selling protected wildlife Fiqh Muamalah in perspective, knowing and selling protected wildlife according to Act No. 05-year 1990 about conservation of natural resources and their ecosystems, biodiversity, and relevance and Muamalah Fiqh law No. 05 the year 1990 about selling protected wildlife. The research method used was qualitative with a normative juridical approach. The technique of data analysis used the descriptive qualitative analysis with a comparative mindset, namely by comparing positive law (juridical) and Islamic law (normative). The results of this study show that, and selling protected wildlife when are reviewed from the perspective of Jurisprudence Muamalah illicitly held for violating one of the tenets and terms in the contract object facet (Ma'qud Allah) where goods not owned fully belongs to the seller because those objects are haraam muhtaram privately owned and protected by the Government. According to Act No. 05-year 1990 of natural resources, biodiversity and ecosystem State that selling protected wildlife is prohibited by the State and is a criminal offense. If done intentionally exposed to the criminal acts of 5 years imprisonment and a fine of 100 million and if factors affected criminal negligence the longest confinement of one year and a fine of 50 million. The relevance of obtained that equally protect the environment and preserve the earth from people who are not responsible. In Islam sanctions obtained in the form of sin and in the Legislation of sanctions obtained in the form of a criminal.Keywords: Selling, Protected Wildlife, and Fiqh MuamalahAbstrak. Muamalah merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban, salah satunya Jual beli. Maraknya jual beli satwa yang dilindungi di Indonesia menjadi sorotan negara lain, sedangkan pemerintah secara tegas melarang jual beli satwa yang dilindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jual beli satwa yang dilindungi dalam perspektif Fikih Muamalah, mengetahui jual beli satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan  relevansi Fikih Muamalah dan Undang-Undang No.05 tahun 1990 tentang jual beli satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir komparatif, yakni dengan membandingkan antara Hukum Positif (yuridis) dan Hukum Islam (normative). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, jual beli satwa yang dilindungi bila ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah tidak sah dilaksanakan karena melanggar salah satu rukun dan syarat yaitu pada segi objek akad (Ma’qud Alaih) dimana barang yang dimiliki tidak sepenuhnya milik penjual dikarenakan objek tersebut bersifat muhtaram yang haram dimiliki secara pribadi dan dilindungi oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 05 tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyatakan bahwa jual beli satwa yang dilindungi dilarang oleh negara dan merupakan tindak pidana. Jika dilakukan dengan sengaja terkena tindak pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta dan jika faktor kelalaian terkena pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda 50 juta. Relevansi yang diperoleh yaitu sama-sama menjaga lingkungan dan melestarikan bumi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam Islam sanksi yang didapat berupa dosa dan dalam Undang-Undang sanksi yang didapat berupa pidana.Kata Kunci: Jual beli, Satwa yang dilindungi, dan Fikih Muamalah.Abstrak. Muamalah merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban, salah satunya Jual beli. Maraknya jual beli satwa yang dilindungi di Indonesia menjadi sorotan negara lain, sedangkan pemerintah secara tegas melarang jual beli satwa yang dilindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jual beli satwa yang dilindungi dalam perspektif Fikih Muamalah, mengetahui jual beli satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan  relevansi Fikih Muamalah dan Undang-Undang No.05 tahun 1990 tentang jual beli satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir komparatif, yakni dengan membandingkan antara Hukum Positif (yuridis) dan Hukum Islam (normative). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, jual beli satwa yang dilindungi bila ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah tidak sah dilaksanakan karena melanggar salah satu rukun dan syarat yaitu pada segi objek akad (Ma’qud Alaih) dimana barang yang dimiliki tidak sepenuhnya milik penjual dikarenakan objek tersebut bersifat muhtaram yang haram dimiliki secara pribadi dan dilindungi oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 05 tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyatakan bahwa jual beli satwa yang dilindungi dilarang oleh negara dan merupakan tindak pidana. Jika dilakukan dengan sengaja terkena tindak pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta dan jika faktor kelalaian terkena pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda 50 juta. Relevansi yang diperoleh yaitu sama-sama menjaga lingkungan dan melestarikan bumi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam Islam sanksi yang didapat berupa dosa dan dalam Undang-Undang sanksi yang didapat berupa pidana.