Reconsideration in  Criminal Prosedure Code is one of extraordinary legal remedies set in  Criminal procedure article 263 until 269. Article 263 of Criminal procedure code has decided that against judicial decisions which has acquired permanent legal entity, but decisions free or off from all lawsuits, convict or heir can apply for reconsideration to the Supreme Court. So that, in theory reconsideration it was allocated to convict or heir.The purpose of writing this research was made to analyze decisions of the Supreme Court that accepts demand reconsideration by public prosecutors and analyze implication law inflicted after demand reconsideration by public prosecutors is accepted by the Supreme Court. Writing methods used by the writer is the method of analysis normative qualitative, normative because this research based on the rules existing as norm positive laws and related to the existing while qualitative because all the data prepared and served systematically, then analyzed in the form of describe by words, and not used calculation formulation or calcalculation. Based on the research results show the judge in the Supreme Court in consideration of the law implementing article 263 Criminal procedure code and article 21 the act 14 of 1970 that has now been replaced by the act 48 of 2009 with interpret parties concerned in criminal cases is of public prosecutors and convict as the party that can put forth effort legal remedies reconsideration. Implication law inflicted after legal remedies reconsideration of Prosecutor/Public Prosecutor received and granted by Supreme Court, has resulted in a number of the provision of article that was found in Criminal procedure code and other rules which is conflicting.Peninjauan kembali dalam KUHAP merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai 269 KUHAP. Pasal 263 KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Jadi sesungguhnya  secara teoritik Peninjauan Kembali (PK) itu hanya diperuntukkan bagi terpidana atau ahli warisnya. Tujuan Penulisan skripsi ini  dibuat untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung yang menerima permintaan Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa Penuntut Umum serta menganalisa implikasi hukum yang ditimbulkan setelah permintaan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum ini diterima oleh Mahkamah Agung. Metode penulisan yang dipakai oleh penulis adalah metode analisis normatif kualitatif, normatif karena penelitian ini berpangkal dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang terkait dengan masalah yang ada sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis dalam bentuk menggambarkan dengan kata-kata, dan tidak menggunakan perhitungan ataupun perhitungan rumusan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 263 KUHAP dan Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dengan menafsirkan pihak-pihak berkepentingan dalam perkara pidana adalah Jaksa Penuntut Umum dan terpidana sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Implikasi hukum yang ditimbulkan setelah upaya hukum Peninjauan Kembali dari Jaksa/Penuntut Umum diterima dan dikabulkan  oleh Mahakamah Agung, telah mengakibatkan beberapa ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHAP dan perundang undangan lainnya saling bertentangan.