Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur tentang pelaku tindak pidana narkotik, Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga, dalam menentukan pelaku tindak pidana narkotika harus sesuai dengan aturan yang ada dan melihat bukti-bukti yang terkuat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tetapi terdapat masalah dalam praktiknya,yaitu penuntut umum yang tidak mendakwakan pasal 127 UU narkotika terhadap pelaku penyalahguna narkotika. melainkan hanya mendakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika, Dalam penelitian ini meneliti putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 Terdawa Muh. Sofyan alis Fian bin H.Muh. Hatta tujuan peneliti di sini untuk mengetahui penerapan Pasal 112 UU No 35 tentang Narkotika bagi pengguna dan/atau penyalah gunaan narkotika dan untuk Mengetahui alasan Hakim dalam Putusan MA No 1071 k/Pid.sus/2012 menerapkan Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Metode pendekatan yang digunakan adalah yurudis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yurdis kualitatif, yaitu data- data yang diperoleh disusun dengan kaulitatif untuk memperoleh kejelasan dari putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :260/Pid.B/2011/PN.BLK, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor/Pid.Sus/2012/PT.MKS, dan putusan MA Nomer: 1071 k/Pid.sus/2012. Berdasarkan hasil penelitian, di ketahui bahwa karena dalam penafsiran hakim berdasarakan fakta persidangan hakim tidak menemukan dan menyakini kekuatan dari Pasal 112 sehingga tidak bisa diterapkan dan lebih menimbang kepada Pasal 127 telah tepat bagi terdakwa Muh. Sofyan alis Fian bin H.Muh. Hatta untuk di rehabilitasi. Law Number 35 of 2009 on narcotics are laws made to regulate narcotics offender , perpetrator is the person who committed the offense in question, In the sense that with a deliberate or an accidental not as implied by the Act have led to a result which is not desired by the Act,both are elements of subjective and objective elements , regardless of whether the decision to commit the criminal offenses arising from itself or due to move by a third party, in determining the doers must be in accordance with existing rules and see that the strongest evidence in a criminal offense committed by the offender, But there are problems in practiceThe prosecutor does not accuse article 127 of the narcotics law against the perpetrators of drug abusers.But just think of Article 111 or Article 112 of the Law on Narcotics In this study examines the Supreme Court ruling No. 1071 K / Pid.Sus / 2012 Terdawa Muh . Sofyan bin H.Muh Fian eyebrows . Hatta goal of researchers here to determine the application of Article 112 of Law No. 35 of the Narcotics to the user and / or abuse of narcotics and for reasons Knowing Judge MA in Decision No. 1071 k / Pid.sus / 2012 implementing Article 127 of Law 35 of 2009 on narcotics The method used is yurudis normative and specifications yurdis research is qualitative , ie data that is obtained prepared kaulitatif to obtain clarity from Bulukumba District Court No. 260 / Pid.B / 2011 / PN.BLK , High Court Makassar Number / Pid.Sus / 2012 / PT.MKS , and the Supreme Court decision Number : 1071 k / Pid.sus / 2012 . Based on the findings , in the know that because in the interpretation of fact of the trial judge on the terms of the judge does not find and believe the strength of Article 112 so as not workable and more weigh to Article 127 have been appropriate for the defendant Muh . Sofyan bin H.Muh Fian eyebrows . Hatta 's in rehab
Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur tentang pelaku tindak pidana narkotik, Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga, dalam menentukan pelaku tindak pidana narkotika harus sesuai dengan aturan yang ada dan melihat bukti-bukti yang terkuat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tetapi terdapat masalah dalam praktiknya,yaitu penuntut umum yang tidak mendakwakan pasal 127 UU narkotika terhadap pelaku penyalahguna narkotika. melainkan hanya mendakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika, Dalam penelitian ini meneliti putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 Terdawa Muh. Sofyan alis Fian bin H.Muh. Hatta tujuan peneliti di sini untuk mengetahui penerapan Pasal 112 UU No 35 tentang Narkotika bagi pengguna dan/atau penyalah gunaan narkotika dan untuk Mengetahui alasan Hakim dalam Putusan MA No 1071 k/Pid.sus/2012 menerapkan Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Metode pendekatan yang digunakan adalah yurudis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yurdis kualitatif, yaitu data- data yang diperoleh disusun dengan kaulitatif untuk memperoleh kejelasan dari putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :260/Pid.B/2011/PN.BLK, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor/Pid.Sus/2012/PT.MKS, dan putusan MA Nomer: 1071 k/Pid.sus/2012. Berdasarkan hasil penelitian, di ketahui bahwa karena dalam penafsiran hakim berdasarakan fakta persidangan hakim tidak menemukan dan menyakini kekuatan dari Pasal 112 sehingga tidak bisa diterapkan dan lebih menimbang kepada Pasal 127 telah tepat bagi terdakwa Muh. Sofyan alis Fian bin H.Muh. Hatta untuk di rehabilitasi.