The object of study in this research is the form of Liability Advocate Conduct Bribery. Where bribery is a problem that has long appeared, but until now there is still a lot going on, especially in the region of the judiciary, The issues raised in this study is What led advocates to bribery in handling cases that are being handled and how the setting of sanctions or shape liability law advocates to bribery in terms of the Act and the Code of Ethics advocate. The purpose of this study was to find out How to liability that may be imposed against lawyers who practice the profession of bribery in the line of duty in terms of the context of criminal law Positive Indonesia (Law on Corruption, the Law Advocates, and the Code of Professional Ethics of Advocates). And to add to the repertoire of the treasury of literature writing about this issue, and can also be used as reading material for the writing on the subject of accountability Advocate to be developed further so that there is no benefit for the days to come. Method used in this study is the method of literature review of the legal materials on issues of bribery, mainly carried out by lawyers which was then analyzed by content analysis, the analysis addressed the content of the articles of the regulation positive law in Indonesia then linked science theory existing laws, all of which related to the issue of bribery committed by an advocate. These results indicate that the advocate who committed the crime of bribery can be punished accordingly.Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk Tanggung Jawab Hukum Advokat yang Melakukan Penyuapan. Di mana penyuapan ini merupakan suatu permasalahan yang sudah sejak lama muncul, namun sampai saat ini masih banyak terjadi terutama diwilayah peradilan, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apakah yang menyebabkan advokat melakukan penyuapan dalam menangani perkara yang sedang ditangani dan bagaimanakah pengaturan sanksi atau bentuk pertanggung jawaban hukum advokat yang melakukan penyuapan ditinjau dari Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban yang dapat dikenakan terhadap advokat yang melakukan praktek penyuapan dalam menjalankan tugas profesinya ditinjau dari konteks hukum Pidana Positif Indonesia (Undang-Undang TIPIKOR, Undang-Undang Advokat,   dan Kode Etik Profesi Advokat). Dan untuk menambah khasanah perbendaharaan kepustakaan penulisan tentang masalah ini, serta juga bisa dipakai sebagai bahan bacaan untuk penulisan tentang masalah pertanggung jawaban Advokat untuk dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga ada manfaatnya untuk masa-masa yang akan datang. Metode penulisan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelusuran pustaka terhadap bahan-bahan hukum mengenai permasalahan penyuapan, terutama yang dilakukan oleh advokat yang kemudian dianalisa secara content analysis, yaitu analisa yang ditujukan isi pasal dalam peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia kemudian dihubungkan teori ilmu hukum yang ada, yang kesemuanya itu berkaitan dengan permasalahan penyuapan yang dilakukan oleh advokat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat yang melakukan tindak pidana penyuapan dapat dikenakan hukuman yang sesuai.