Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di Cekungan Bandung karena Kawasan Bandung Utara sangat menentukan daya dukung sumber air, seperti air bawah tanah dan sebagai kawasan resapan air yang penting bagi Cekungan Bandung maka kondisi lingkungan hidupnya perlu dijaga sehingga dapat mengatisipasi kerusakan lingkungan. Akan tetapi, kecenderungan saat ini pembangunan Kawasan Bandung Utara tidak sesuai dengan kondisi fungsi hidrologis maupun fungsi lindung kawasan. Tekanan ekonomi, pertambahan jumlah penduduk, dan daya tarik Kawasan Bandung Utara yang strategis secara ekonomi dan bernilai jual tinggi telah mengakibatkan terjadinya peralihan fungsi lahan yang menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai implementasi prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara menurut peraturan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.  Penulisan skripsi ini meggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penilitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara yang diatur sudah ideal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Tetapi dalam hal implementasi prosedur tersebut belum dilaksanakan dengan baik karena petimbangan lingkungan tidak dijadikan pertimbangan utama serta ada kepentingan lain yang diselipkan pada proses penerbitan Rekomendasi Gubernur.North Bandung area is an area of function and essential role in ensuring the sustainability of the development of life in Bandung Basin for North Bandung area will determine the carrying capacity of water sources, such as groundwater and as a water catchment area that is important for Bandung Basin, then the condition of the environment needs to be maintained so that can anticipate environmental damage. However, the current trend of development in North Bandung Region does not comply with the conditions of hydrological function and the function of the protected area. Economic pressures, population growth, and the attractiveness of North Bandung area economically strategic and high value have shifted their land functions that have a negative impact on the environment. Issues to be discussed in this thesis is the implementation of the licensing procedure of settlement space utilization in the cultivation area in North Bandung area according to the legislation for prevention of environmental damage. Writing this paper receipts normative juridical approach using secondary data law made primary, secondary and tertiary. The data obtained and analyzed qualitatively. Specifications penilitian is descriptive analysis. Conclusion The study states that the licensing procedure of settlement space utilization in the cultivation area in North Bandung area is set is ideal and in accordance with laws and regulations relating to the prevention of environmental damage. But in terms of the implementation of the procedure has not been carried out properly due to environmental considerations do not be a primary consideration, and there are other interests are inserted in the publishing process Recommendation governor.Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di Cekungan Bandung karena Kawasan Bandung Utara sangat menentukan daya dukung sumber air, seperti air bawah tanah dan sebagai kawasan resapan air yang penting bagi Cekungan Bandung maka kondisi lingkungan hidupnya perlu dijaga sehingga dapat mengatisipasi kerusakan lingkungan. Akan tetapi, kecenderungan saat ini pembangunan Kawasan Bandung Utara tidak sesuai dengan kondisi fungsi hidrologis maupun fungsi lindung kawasan. Tekanan ekonomi, pertambahan jumlah penduduk, dan daya tarik Kawasan Bandung Utara yang strategis secara ekonomi dan bernilai jual tinggi telah mengakibatkan terjadinya peralihan fungsi lahan yang menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai implementasi prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara menurut peraturan perundang-undangan sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan.  Penulisan skripsi ini meggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Spesifikasi penilitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian menyebutkan bahwa prosedur perizinan pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan budi daya di Kawasan Bandung Utara yang diatur sudah ideal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Tetapi dalam hal implementasi prosedur tersebut belum dilaksanakan dengan baik karena petimbangan lingkungan tidak dijadikan pertimbangan utama serta ada kepentingan lain yang diselipkan pada proses penerbitan Rekomendasi Gubernur.