Cooperative contract is treaty entered into between two parties, worker and entrepreneur. The cooperative contract contains at least information on identities, rights and duties of parties, validity, and expiration of cooperative contract and common stipulations of works. When the stipulations of cooperative contract is in contradiction to those of rules and law, the stipulations of cooperative contract should be null and void after the law as contained in Law No. 132003 on Manpower. The aim of this study is understand ordinance concerning the refusal of Cooperative Contract in Law No. 13/2003 on Manpower and legal consequences of the refusal by SPSI PT.NTT union.   This study was conducted by using normative juridical approach, a research using literature materials, primary, secondary, or tertiary, related to the law of manpower. Specification use d in this study is analytical descriptive, revealing phenomena related to issues on the law of manpower from legal aspects of manpower, rules and law, and theories. The results of the study may be concluded that Cooperative Contract entered into by PT.NTT carry stipulations being in contradiction to those of Law No. 13/2003 on Manpower connected with the Decision of Minister of Labor No. 234/MEN/2003 harming workers in working hours and less overtime pay. Therefore, the stipulations of Cooperative Contract entered into by PT.NTT being in contradiction to those of law should be null and void after the law and, thus, replaced by those included in law, and parties persisted carry out their right and duties as set in the prevailing Cooperative Contract.Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat antara dua pihak yakni pekerja dan pengusaha dalam PKB itu sekurang-kurangnya terdiri dari informasi indentitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, berlaku dan berakhirnya PKB dan ketentuan umum dari pekerjaan. Apabila terdapat ketentuan dalam PKB yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan seharusnya ketentuan dalam PKB  tersebut batal demi hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan mengenai penolakan PKB dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dan akibat hukum dari penolakan PKB tersebut yang dilakukan oleh serikat pekerja SPSI PT.NTT.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan bahan pustaka baik primer, sekunder, ataupun tersier yang terkait hukum ketenagakerjaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  deskriptif analitis yaitu mengungkapkan fenomena yang terkait dengan permasalahan tentang hukum ketenagakerjaan ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan, perundang-undangan dan teori-teori hukum.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh PT.NTT terdapat ketentuan dalam PKB PT.NTT tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Kepmenaker No 234/MEN/2003yang menyebabkan kerugian terhadap pihak pekerja dalam hal waktu kerja dan kekurangan upah lembur. Maka dari itu ketentuan dalam PKB PT.NTT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum maka ketentuan yang batal demi hukum tersebut digantikan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.dan para pihak tetap melaksanakan hak dan kewajibannya yang terdapat dalam Perjajian Kerja Bersama yang masih berlaku.