Indonesia is a country of law, the principle is important in a constitutional state is to provide the same protection (equal protection) or equality in law (equality before the law). That is one of the responsibilities of the state laws to provide equal protection under the law to its citizens. In other words, it eliminates discrimination. Enforcement of the Act No. 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia, is seen as a positive advancement because accommodate the demands of the times. The law is considered the best solution to solve human rights problems, especially in children is associated with the implications of one's citizenship status of dual citizenship for a child. Problems in the study include the implications of the status of a child against the dual nationality of their immigration status associated with Act No. 12 of 2006 on Citizenship RI, and examine the state's responsibility towards child dual nationals. This research used normative juridical research using secondary data made from primary and secondary law. The data obtained and analyzed in qualitative normative. Specifications research is descriptive analysis that comprehensively characterizes the implications of dual citizenship for a child is connected by Law No. 12 of 2006 on Citizenship RI and the principle of state responsibility. Data collected by literature study (library research). The conclusions in this research, namely First, Implications for the position of children who are dual nationals is an exception in the Act No. 12 Year 2006 on the Indonesian Citizenship can be interpreted that the status is temporary, because the status of dual citizenship is valid only until the child is 18 (eighteen) years of age or unmarried. Shape implication is to provide immigration facilities such as calibration stamp on the passport RI and giving particulars affidavit on Foreign Passport for Subject Dual citizenship is limited. The facility applies only to children who undecided nationality and have not aged 21 (twenty-one) years. Second, one of the state's responsibility is to provide dual citizenship status as an exception to a child until the child is aged 18 (eighteen) years of age or unmarried based on the principle of absolute liability on the principle of child protection. This means that Indonesia gives jurisdiction, it is extremely important to ensure the rights and obligations of a child as a citizen of Indonesia. Restrictions granting jurisdiction over the protection of a child in order to avoid smuggling law because a child is not able to determine which is best for themselves and need an adult role, including fighting for their rights.Indonesia merupakan negara hukum, prinsip penting dalam negara hukum adalah memberikan perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum (equality before the law). Artinya salah satu tanggung jawab negara hukum yaitu memberikan perlindungan yang sama dalam hukum kepada warga negaranya dengan kata lain menghilangkan diskriminasi. Pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan HAM khususnya pada anak yaitu kewarganegaraan seseorang terkait dengan implikasi status kewarganegaraan ganda bagi seorang anak. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dan meneliti tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komprehensif tentang implikasi status kewarganegaraan ganda bagi seorang anak dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dan prinsip tanggung jawab negara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Simpulan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Implikasi terhadap kedudukan anak yang berkewarganegaraan ganda yang merupakan pengecualian dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dapat diartikan bahwa statusnya bersifat sementara, karena status kewarganegaraan ganda ini hanya berlaku sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Bentuk implikasinya yaitu dengan memberikan fasilitas keimigrasian berupa peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secara affidavit pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas. Fasilitas tersebut hanya berlaku bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Kedua, salah satu tanggung jawab negara yaitu dengan memberikan status kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian terhadap seorang anak sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak. Artinya Indonesia memberikan yuridiksinya, hal ini sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban seorang anak sebagai Warga Negara Indonesia. Pembatasan pemberian perlindungan yuridiksi terhadap seorang anak dilakukan guna menghindari penyelundupan hukum karena seorang anak belum mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya dan membutuhkan peran orang dewasa termasuk memperjuangkan haknya.