Setiap orang yang melanggar peraturan hukum yang bersifat hukum pidana haruslah diberikan sanksi atau penjatuhan hukuman, pemberian sanksi atau penjatuhan hukuman tersebut harus melalui jalur litigasi (penyelesaian melalui persidangan Pengadilan), yang mana di depan persidangan tersebut harus disertai surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana nantinya hakim harus memberikan putusan tersebut berdasarkan isi surat dakwaan, akan tetapi putusan pada putusan hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg terhadap tindak pidana penculikan dan pengeroyokan didapati tidak sesuai dengan isi surat dakwaan. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dalam perkara tindak pidana penculikan dan pengeroyokan. Kedua, untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan hakim “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dan dapat mengetahui bagaimana akibat hukumnya. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pertama, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dalam perkara tindak pidana penculikan dan pengeroyokan dengan nomor putusan hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg adalah bahwa hakim kurang begitu yakin untuk memutus perkara dengan sesuai dakwaan Pasal 328 KUHP tentang penculikan dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, bahwa dengan keyakinannya hakim lebih yakin untuk memutus perkara dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan dengan alasan untuk mencegah terbebasnya pelaku tindak pidana (terdakwa) dari segala jerat hukum. Kedua, dengan adanya putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dari putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg maka JPU (Jaksa Penuntut Umum) melakukan upaya hukum tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Banten, dan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/PID/2014/PT.Btn maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg dibatalkan. Anyone who violates the rule of law that is the criminal law should be sanctioned or sentencing, sanctions or punishment should be through litigation (settlement through court proceedings), which are before trial must be accompanied indictment letter by the public prosecutor, of which a judge must give the verdict based on the contents of the indictment letter, but verdict in Serang District Court judge's decision No. 308 / Pid.B / 2014 / PN.Srg against the crime of kidnapping and assaulting are found not in accordance with the contents of the indictment letter. The first purpose of this research is to find out what is the basic for consideration of the judge in the verdict "not in accordance with the indictment" in criminal kidnapping and assaulting. The second purpose is to find out what legal action can be taken against the judge's decision "not in accordance with the indictment" and be able to know how the legal effects. Researcher using normative juridical approach, the data used in this research is secondary data and primary data. This study classified  into qualitative research. In this research note that on which the judge considered in decisions "not in accordance with the indictment " in criminal kidnapping and assaulting with a number of Serang District Court judge's decision No. 308 / Pid.B / 2014 / PN.Srg is that judges less so sure to decide the case in accordance with Article 328 of KUHP about Kidnapping and Article 170 of KUHP about Assaulting, with conviction the judge more confident for deciding the case with Article 351 of KUP about persecution and the reason is for preventing release of criminal (the accused) of any legal snares. Next is with the verdict "is not in accordance with the indictment" of the Serang District Court No. 308 / Pid.B / 2014 / PN.Srg then Prosecutor (General Attorney) pursuing legal appeals level to the Banten High Court, and with the High Court decision Banten No. 141 / PID / 2014 / PT.Btn the Serang District Court No. 308 / Pid.B / 2014 / PN.Srg is canceled.Setiap orang yang melanggar peraturan hukum yang bersifat hukum pidana haruslah diberikan sanksi atau penjatuhan hukuman, pemberian sanksi atau penjatuhan hukuman tersebut harus melalui jalur litigasi (penyelesaian melalui persidangan Pengadilan), yang mana di depan persidangan tersebut harus disertai surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana nantinya hakim harus memberikan putusan tersebut berdasarkan isi surat dakwaan, akan tetapi putusan pada putusan hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg terhadap tindak pidana penculikan dan pengeroyokan didapati tidak sesuai dengan isi surat dakwaan. Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dalam perkara tindak pidana penculikan dan pengeroyokan. Kedua, untuk mengetahui apa upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan hakim “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dan dapat mengetahui bagaimana akibat hukumnya. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa pertama, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dalam perkara tindak pidana penculikan dan pengeroyokan dengan nomor putusan hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg adalah bahwa hakim kurang begitu yakin untuk memutus perkara dengan sesuai dakwaan Pasal 328 KUHP tentang penculikan dan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, bahwa dengan keyakinannya hakim lebih yakin untuk memutus perkara dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan dengan alasan untuk mencegah terbebasnya pelaku tindak pidana (terdakwa) dari segala jerat hukum. Kedua, dengan adanya putusan “yang tidak sesuai dengan dakwaan” dari putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg maka JPU (Jaksa Penuntut Umum) melakukan upaya hukum tingkat banding ke Pengadilan Tinggi Banten, dan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/PID/2014/PT.Btn maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Srg dibatalkan.