The Constitution Republic Indonesia 1945 article 33 paragraph 3  stipulates that: "The earth, water and natural resources contained there in are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people". Indonesia has abundant mining potentials, its mining business activities, the government needs to make regulations concerning mining activities, the emergence of legal products in the form of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining, mining business actors do not always follow the rules, Violates Article 158 of Law number 4 Year 2009 which is conducting mining business without mining business permit, as in some cases in Tasikmalaya. The main problem is how exactly Act number 4 of 2009 regulates the criminal provisions in the field of mining business and how the criminal enforcement in Article 158 of Law number 4 of 2009 to mining companies without mining business permit in Tasikmalaya. This thesis is descriptive analysis using normative juridical approach which use secondary data made of primary, secondary and tertiary law in the form of Law number 4 Year 2009, UUD 1945, Law number 8 Year 1981, secondary material in the form of books and tertiary sourced from internet. Data obtained then analyzed by normative qualitative analysis method. The specification of the research used is the description of analysis that is to describe comprehensively about the enforcement of crime against mining company without the mining business permit related to Law number 4 Year 2009. The conclusion study resulted that the regulation of mining business crime without mining business permit is contained in Article 158 of Law Number 4 Year 2009, with a maximum imprisonment of 10 years and a fine of not more than Rp 10,000,000,000.- Actually this rule has been good for offenders to produce a deterrent effect, but in the execution of his punishment, especially in Tasikmalaya is still far from optimal, ranging from supervisory functions by the Mining Service and the police to Judges and Public Prosecutors who are less daring in demanding and deciding mining cases in Tasikmalaya so as not to achieve the goal of criminal , Provides a deterrent effect.Kekayaan tambang di Indonesia dikuasai oleh Negara sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Indonesia memiliki potensi bahan galian tambang yang sangat melimpah. , menjadikan banyak perusahaan ataupun perorangan yang mengusahakan potensi tersebut, maka dengan adanya kegiatan usaha pertambangan tersebut, pemerintah dianggap perlu untuk membuat regulasi mengenai kegiatan pertambangan, dengan itu munculah produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, para pelaku usaha pertambangan tidak selamanya mengikuti rule yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya ada yang melanggar Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 yang pada intinya melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan, seperti beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun permasalahannya yakni adalah mengenai bagaimana sebenarnya UU No 4 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana di bidang usaha pertambangan, bagaimana penegakkan pidana pada Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 terhadap perusahaan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripsi analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif mengenai penegakkan pidana tehadap perusahaan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan dikaitkan dengan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara.Kesimpulan penelitian menghasilkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana di bidang usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan sudah jelas tercantum didalam Pasal 158 UU No  4 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang dirasa sebetulnya aturan ini telah cukup baik bagi para pelanggar untuk menghasilkan efek jera, akan tetapi pada pelaksanaan pidananya terutama di Kabupaten Tasikmalaya dirasa masih jauh dari kata optimal yang terjadi dari mulai fungsi pengawasan dari Dinas Pertambangan terkait beserta kepolisian sampai dengan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang dirasa kurang berani didalam menuntut dan memutus perkara pertambangan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya sehingga tidak tercapainya tujuan pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.