Abstract. The House of Representatives and The Regional House of Representatives are the representative institutions which have chosen through the general elections. The General Election Commission as an election organizing institution that will set The General Election Commission Regulations as the basis to the selection of The House of Representatives and The Regional House of Representatives members in 2019. Regarding The General Election Commission Regulations, The Supreme Court has canceled the specific norms which have regulated in the regulation. In this article, it has explained the requirements of The House of Representatives and The Regional House of Representatives candidates that have created by The General Election Commission as the independent institutions also the impact of the cancellation regulation by The Supreme Court. This thesis uses a juridical-normative approach method. It is a method that studies and examines the primary legal materials and the secondary legal materials. Based on the results of the discussion and the analysis in this article, we can see the norms that have created by The General Election Commission on the requirement candidates The House of Representatives and The Provincial House of Representatives, Regency / City House of Representatives contrary to the laws. The General Election Commission position is a permanent, and independent national state institution which is an independent institution that is free from any power. It means for that the position of The General Election Commission does not change after the cancellation of The General Election Commission regulations by The Supreme Court because it is suitable with the relevant term of laws.Keyword: The requirement candidate of house of representative and regional house of representative, the position of general election commission, the impact of cancelation general election commission regulationsAbstrak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu menetapkan Peraturan KPU (PKPU) sebagai dasar untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD Tahun 2019. Terkait Peraturan KPU, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan norma yang diatur khusus dalam Peraturan tersebut. Dalam artikel ini membahas terkait dengan persyaratan calon anggota DPR dan DPRD yang dibuat oleh KPU sebagai lembaga independen serta dampak dari pembatalan Peraturan tersebut oleh Mahkamah Agung. Metode yang dipakai yaitu metode pendekatan yuridis-normatif yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari hasil pembahasan dan analisis dalam artikel ini maka dapat diketahui bahwa norma yang dibuat KPU dalam persyaratan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan diatasnya, sedangkan kedudukan KPU adalah sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang merupakan lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun yang berarti kedudukan KPU pasca pembatalan Peraturan KPU oleh MA tidak berubah karena telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Per-Undang-Undangan terkait.Kata kunci: syarat pencalonan DPR dan DPRD, kedudukan KPU, dampak pembatalan PKPU