| dc.contributor |
|
|
| dc.contributor |
|
|
| dc.creator |
William, Revangga |
|
| dc.creator |
Syam, M. Husni |
|
| dc.date |
2016-08-09 |
|
| dc.date.accessioned |
2019-09-10T01:30:16Z |
|
| dc.date.available |
2019-09-10T01:30:16Z |
|
| dc.identifier |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/3504 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/20716 |
|
| dc.description |
Sebagian besar dokter, pasien maupun manajemen rumah sakit, mengetahui betapa pentingnya informed consent dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik dalam bentuk diagnostik maupun terapeutik. Dasar hukum hubungan dokter pasien terjadi dua aspek, yaitu karena kontrak atau perjanjian terapeutik, dalam hal ini dokter dan pasien telah dianggap sepakat melakukan perjanjian apabila dokter telah memulai tindakan medis terhadap pasien, sedangkan yang kedua karena Undang-Undang yaitu timbulnya karena kewajiban yang dibebankan kepada dokter, yang ditentukan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan.tentang Persetujuan Tindakan Medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyampaian informasi yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien yang akan dilakukan oleh dokter di rumah Untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter terhadap hak pasien apabila dalam penyampaian informasi yang tidak adequat atas tindakan kedokteran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat diskriptif, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, data yang dipakai adalah data sekunder serta pendekatan peraturan perundang-undangan pendekatan konsep, pendekatan perbandingan terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mewujudkan hukum yang seimbang antara dokter dan pasien. Perlindungan dan Keselamatan pasien menunjukan bahwa pasien menunjukan bahwa pasien wajib diberikan perlindungan, baik terhadap fisik maupun jiwa dari pasien, berarti mengandung nilai etika yang tinggi yang dimiliki oleh seorang dokter professional. Hasil Penelitian dokter berkewajiban memberikan penjelasan atas informasi yang selengkapnya, dalam rangka mewujudkan hubungan hukum yang seimbang antara dokter dan pasien, dan perwujudan hak menahan informasi apabila pasien sendiri meminta kepada dokter untuk tidak menyampaikan informasi kepadanya. Dokter bertanggung jawab terhadap pasien dan kepada profesinya yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam operasi histerektomi yaitu dalam arti responsibility adalah sikap moral untuk melaksanakan hak dan kewajiban, dan tanggung-jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Tujuannya memberikan keselamatan pasien di rumah sakit, menjadikan patient center care. Most physicians, patients, and hospital managements recognize the importance of informed consent for taking a treatment of patient by a physician, either it is diagnostic or therapeutic. The legal basis of a physician-patient relationship consists of two aspects, namely, first, one resulting from a therapeutic contract or agreement, where both the physician and the patient is considered as having entered info an agreement if the physician have carry out a medical treatmen on the patient, and second, provided for by legislations, resulting from a duty imposed to the physician as provided for in law of Medicine Practices, Laws of Health Workers, Laws on Hospital, and Regulation of Minister of Health on Medical Treatmen Consent. The research purpose was to find out the implementation of infomationt to adequat,buy doctor before to act doktor to a patient in realizing a balanced legal relationship hospital, to find out the reasons of conflicts between patiens and their physiacians concerning a hysterectomic surgery treatmen due to and obscure presentation of informed consent in relation the right of physician to withhold information, and to find out physician liability in performing a hysterectomic surgery treatment for saving a patient at a hospital with some right and responsibility.The research used a juridical-normative research approach that was descriptive in nature. The data collection technique used was library study. The data used was secondary data with legislative approach, concept approach, and comparison approach, concept approach, and comparison approachon the problem to be solved. Thus, the research might realize a balanced legal status between physicians and patients. Patient Protection and Safety indicates that patients should be protected, physically and mentally that is, involving high ethic values a professional physician upholds.Results, physicians ur ander obligation to convey complete information in realizing a balanced legal relationship between physicians and patiens, and a realization of a right of withholding information if the patient himself or herself asks the physician to do so. Physicians are responsible to their patientsand their profession, that is, the legal responbility of physicians in conducting a hysterectomy. Meant by responbility here is a moral attitude to be responbility for any violation of obligation (duty) or others’ right. The purpose is to secure the safety of patiens at hospitals, making it as a patien center care. |
|
| dc.description |
Sebagian besar dokter, pasien maupun manajemen rumah sakit, mengetahui betapa pentingnya informed consent dalam melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien, baik dalam bentuk diagnostik maupun terapeutik. Dasar hukum hubungan dokter pasien terjadi dua aspek, yaitu karena kontrak atau perjanjian terapeutik, dalam hal ini dokter dan pasien telah dianggap sepakat melakukan perjanjian apabila dokter telah memulai tindakan medis terhadap pasien, sedangkan yang kedua karena Undang-Undang yaitu timbulnya karena kewajiban yang dibebankan kepada dokter, yang ditentukan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan.tentang Persetujuan Tindakan Medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyampaian informasi yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum melakukan tindakan kedokteran terhadap pasien yang akan dilakukan oleh dokter di rumah Untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter terhadap hak pasien apabila dalam penyampaian informasi yang tidak adequat atas tindakan kedokteran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat diskriptif, dan tehnik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, data yang dipakai adalah data sekunder serta pendekatan peraturan perundang-undangan pendekatan konsep, pendekatan perbandingan terhadap masalah yang ingin dicari pemecahan dan jalan keluarnya, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mewujudkan hukum yang seimbang antara dokter dan pasien. Perlindungan dan Keselamatan pasien menunjukan bahwa pasien menunjukan bahwa pasien wajib diberikan perlindungan, baik terhadap fisik maupun jiwa dari pasien, berarti mengandung nilai etika yang tinggi yang dimiliki oleh seorang dokter professional.Hasil Penelitian dokter berkewajiban memberikan penjelasan atas informasi yang selengkapnya, dalam rangka mewujudkan hubungan hukum yang seimbang antara dokter dan pasien, dan perwujudan hak menahan informasi apabila pasien sendiri meminta kepada dokter untuk tidak menyampaikan informasi kepadanya. Dokter bertanggung jawab terhadap pasien dan kepada profesinya yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam operasi histerektomi yaitu dalam arti responsibility adalah sikap moral untuk melaksanakan hak dan kewajiban, dan tanggung-jawab dalam arti liability adalah sikap hukum untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lain. Tujuannya memberikan keselamatan pasien di rumah sakit, menjadikan patient center care. |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
ind |
|
| dc.publisher |
Universitas Islam Bandung |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/3504/pdf_1 |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/downloadSuppFile/3504/506 |
|
| dc.rights |
Copyright (c) 2016 Prosiding Ilmu Hukum |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 2, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2016); 570-574 |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 2, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2016); 570-574 |
|
| dc.source |
2460-643X |
|
| dc.subject |
Proceedings of Law |
|
| dc.subject |
Legal Protection, Medical Treatmen Cosent |
|
| dc.subject |
Ilmu Hukum |
|
| dc.subject |
Perlindungan Hukum, Persetujuan Tindakan Medis |
|
| dc.title |
Kesalahan Penyampaian Informasi yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Subang Dihubungkan dengan Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien |
|
| dc.title |
Kesalahan Penyampaian Informasi yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Subang Dihubungkan dengan Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|
| dc.type |
Peer-reviewed Article |
|
| dc.type |
qualitative |
|
| dc.type |
Kualitatif |
|