Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor
dc.creator Armantito, Denny
dc.creator Januarita, Ratna
dc.date 2017-07-26
dc.date.accessioned 2019-09-10T01:30:16Z
dc.date.available 2019-09-10T01:30:16Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/6483
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20718
dc.description
dc.description Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap penerapan kepailitan PT. Andalan Artha Advisindo sekuritas yang terdapat dalam Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Kepailitan merupakan peristiwa hukum yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak yang terkait, salah satu penyebab kepailitan adalah adanya tidak terpenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Akibat dari penyebab tersebut, salah satu pihak mengajukan permohonan pengajuan pernyataan pailit, sebagai upaya untuk dapat menerima seluruh haknya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan sekuritas dan bagaimana proses dan mekanisme kepailitan PT. Andalan Artha Advisindo dalam putusan nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap inventarisasi hukum positif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, karya ilmiah, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen yang berakitan dengan yang di teliti. Dalam menganalisa data yang telah diperoleh tersebut dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa dengan menggunakan metode penafsiran. Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian dihasilkan kesimpulan, Implementasi syarat dan tata cara kepailitan perusahaan sekuritas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Ayat (4) dan Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan Ayat (6), dan Proses dan Mekanisme Kepailitan PT. AAA dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat ketidaksesuaian penerapan dasar hukum dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, dikarenakan tidak diterapkan isi ketentuan Pasal 2 Ayat (4) dan Panitera melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (3).
dc.format application/pdf
dc.language ind
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/6483/pdf
dc.rights Copyright (c) 2017 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2017); 417-422
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2017); 417-422
dc.source 2460-643X
dc.subject
dc.subject
dc.subject Ilmu Hukum;Bagian Hukum Perdata
dc.subject Kepailitan; Syarat dan Tata Cara Kepailitan; PT. Andalan Artha Advisindo
dc.title
dc.title Penerapan Pengajuan Kepailitan Perusahaan Sekuritas dalam Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type
dc.type metode yuridis normatif; metode penafsiran


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account