The UN Security Council is one of the main UN bodies with a role and authority to maintain international peace and security. In its development, the conflict faced by the UN Security Council currently includes armed conflict in a country. The conflict that is currently underway in the spotlight of the UN Security Council is the armed conflict in Yemen, the Al-Houthi rebels allegedly backed by Iran against the Yemeni government, supported by Saudi Arabia and the Gulf Arab Coalition. The object of this research is on how the status of armed conflict in Yemen under international law and the role of the Security Council in dealing with conflicts of Yemen. Writing of this approach is the juridical-normative research using secondary data with primary legal materials is the UN Charter and the Geneva Conventions and their 1949 Additional Protocols I and II 1977 and supported secondary law, specification research is descriptive analysis, a study that describe and explain and analyze the data obtained in the study, the research phase conducted by the study of literature that examines the legal material and to analyze the data the author uses a qualitative method, i.e. the data obtained is then compiled qualitatively to clarify the issue. The results of the research show that the status of the armed conflict in Yemen is an international armed conflict due to Saudi Arabia with the Gulf Arab coalition that helped the government of Yemen and Iran allegedly helped the Al-Houthi group. The role of the UN Security Council issued Resolution 2216 visible in 2015 one of the rules is that the arms embargo for the group Al-Houthi.
Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu badan utama PBB yang mempunyai peran dan wewenang untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam perkembangannya, konflik yang dihadapi DK PBB saat ini meliputi konflik bersenjata yang terjadi dalam sebuah negara. Konflik yang saat ini berlangsung yang menjadi sorotan DK PBB ialah konflik bersenjata yang terjadi di Yaman, antara kelompok pemberontak Al-Houthi yang diduga di dukung oleh Iran melawan pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi dan Koalisi Arab Teluk. Objek dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana status konflik bersenjata yang terjadi di Yaman berdasarkan hukum internasional dan bagaimana peran DK PBB dalam menangani konflik Yaman. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primernya ialah Piagam PBB dan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol tambahan I dan II 1977. serta ditunjang bahan hukum sekunder, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan serta menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, tahap penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum dan untuk menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukan bahwa status konflik bersenjata di Yaman merupakan konflik bersenjata internasional dikarenakan adanya Arab Saudi dengan Koalisi Arab Teluk yang membantu pemerintah Yaman dan Iran yang diduga ikut membantu kelompok Al-Houthi. Peran DK PBB terlihat dengan mengeluarkan Resolusi 2216 pada tahun 2015 yang salah satu isinya ialah embargo senjata bagi kelompok Al-Houthi.