Administrative fee are inevitable in banking activities including in Sharia Banks. The problems arises because the cost of the administrative process becomes a provision for the realization of a financial institution. In such a position there are those who feel benefited and also feel disadvantaged. This administrative fee is associated as a “back door” of usury. When usury is prohibited, then the term administration fee is used instead. From the background, the problems are: (1) How do the contract used in Islamic Bank saving associated with the sharia principle according to the act number 21 of 2008 concerning Sharia Banking? (2) How to cut administrative fee in Islamic Bank saving associated with the sharia principle according to the act number 21 of 2008 concerning Sharia Banking?. Research method used the Normative Juridical approach. The research specification used the Descriptive Analytical. Analytical techniques that used by the author is Normative Qualitative. As well as data collection techniques used in this study is literature study, to collect secondary data by studying the concepts, theories or rules or policies applicable and closely related to the subject matter. The result of this research are: (1) The contracts used in Islamic Bank saving are wadiah and mudharabah contracts. The contract should not conflict with sharia principles, there should be no elements like Riba, Maisir, Gharar, Haram, and Zalim. (2) Cutting administrative fee in Sharia Bank savings associated with sharia principles does not contain elements like Riba, Maisir, Gharar, Haram, and Zalim.Biaya administrasi merupakan hal yang tak terhindarkan dalam aktivitas perbankan termasuk pada Bank Syariah. Masalah muncul karena biaya yang timbul dari proses administrasi menjadi ketentuan bagi terealisasinya suatu lembaga keuangan. Pada posisi demikian ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba. Ketika riba dilarang, maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan: (1) Bagaimana akad yang digunakan pada tabungan Bank Syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah? (2) Bagaimana pemotongan biaya administrasi dalam tabungan Bank Syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah? Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah Deskriptif analitis. Teknik analisis yang digunakan Penulis ialah Normatif Kualitatif. Serta teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori atau peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Akad yang digunakan dalam tabungan pada Bank Syariah yaitu akad wadiah dan akad mudharabah. Akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu tidak boleh ada unsur seperti Riba, Maisir, Gharar, Haram, dan Zalim. (2) Pemotongan biaya administrasi dalam tabungan Bank Syariah dihubungkan dengan prinsip syariah tidak mengandung unsur-unsur seperti Riba, Maisir, Gharar, Haram, dan Zalim.