Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Angkutan umum merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Namun masalah yang muncul berkaitan dengan angkutan umum yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan umum seperti melanggar marka lalu lintas, kelengkapan surat – surat dan mengenai SIM. Berdasarkan itulah penegakan hukum harus dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengn cara meneliti data atau bahan pustaka yaitu Undang – Undang Lali Lintas dan Angkutan Jalan dan berbagai macam literatur dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analistis yaitu berupa penganalisaan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis menggunakan teori – teori penegakan hukum yang relevan dengan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan oleh POLRI terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan umum belum di terapkan secara maksimal. Dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga terjadinya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan berulang kali. Road traffic and transport play a strategic role in supporting national development and integration as part of the measures of enhancing public welfare as mandated by the 1945 Constitution (UUD 1945). Public transport is a means of the transportation that people widely use. However, the problem arising in relation to public transport drivers undertake e.g., infringement of traffic marks, incomplete vehicle documents, and driving license – related breaches. Accordingly, law enforcement should be implemented as regulated in Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport. Therefore, the present research was intended to find out the law enforcement conducted on breaches that public transport drivers. The method used was a judicial – normative approach, that is a research carried out by investigating data of library materials, i.e., Law on Road Traffic and Transport and various types of literatures. The research specification was descriptive – analytical, i.e., analyzing applicable legislations by using the theories of law enforcement relevant to the breaches commonly undertaken by public transport. The research result revealed that the law enforcement conducted by police on the breaches that public transport drivers undertook has not been applied optimally yet. And there was a lack of awareness among general public leading to the occurrences of repeatedly undertaken breaches.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Angkutan umum merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Namun masalah yang muncul berkaitan dengan angkutan umum yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan umum seperti melanggar marka lalu lintas, kelengkapan surat – surat dan mengenai SIM. Berdasarkan itulah penegakan hukum harus dilakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan umum.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan dengn cara meneliti data atau bahan pustaka yaitu Undang – Undang Lali Lintas dan Angkutan Jalan dan berbagai macam literatur dan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analistis yaitu berupa penganalisaan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis menggunakan teori – teori penegakan hukum yang relevan dengan pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum.Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan oleh POLRI terhadap pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan umum belum di terapkan secara maksimal. Dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga terjadinya pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan berulang kali.