This research purpose is for Implementation Supervision And knowing Observations Conducted by the judge wasmat and constraints in District Court Class IA Bandung on the Women Correctional Institution Class IIA Bandung to collect data in the form Interview with Judge Wasmat of 1 (one) and the Deputy Registrar Criminal Law as much as 1 (one) in District Court Class IA Bandung interviews with three (3) persons Prison staff in Women Correctional Institution Class IIA Bandung Determination Letter (SP) appointment of judges in the District Court Class IA Bandung, questionnaires supervisory judge in the framework of monitoring visits and observation (wasmat) at the Institute for Women correctional class IIA Bandung. Data are obtained through the study of documents and field studies were then analyzed qualitatively. for conducting studies theoretical foundation writer by studying books, scientific papers, articles and legislation relating to the object of research problems who want authors carefully. From the research that the author encountered in the field shows that the implementation of monitoring and observations made by hawasmat of the District Court Class IA Bandung against inmates Women Correctional Institution Class IIA Bandung rated less effective implementation because given the supervision and observation, only 1 (one) time 2016 while on the 28th of December 2016 the authors assess the judge wasmat did not visit but only send a letter to the Penitentiary through to an employee of the court to make a demand for a number of data regarding the number of inmates and the data relating to the assignment of judges wasmat to monitoring and observation in according with the mandate Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) and Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Tugas Hakim Pengawas  dan  Pengamat. Barriers that occur related to the implementation of tasks Hawasmat based on a number of factors, one of them due to the limited time available for the judge wasmat in performing their duties to supervise and observe inmates in Correctional facility and the number of judges supervisors and observers representing only 1 (one) in the District Court Class IA Bandung.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanan Pengawasan dan Pengamatan yang dilakukan oleh hakim wasmat dan hambatanya di Pengadilan Negri kelas IA Bandung terhadap Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dengan mengumpulkan data berupa Wawancara dengan Hakim Wasmat sebanyak 1(satu)orang dan Panitera Muda Hukum Pidana sebanyak sebanyak 1 (satu) orang di Pengadilan Negri kelas IA Bandung, wawancara dengan 3 (tiga) orang Petugas lembaga pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, Surat Penetapan (SP) penunjukan hakim wasmat di Pengadilan Negri Kelas IA Bandung, Daftar pertanyaan hakim pengawas dalam rangka kunjungan pengawasan dan pengamatan (wasmat) di Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Bandung. Data diperoleh melalui studi dokumen dan studi lapangan yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif.Untuk landasan teoritis penulis melakukan pengkajian dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah objek penelitian yang hendak penulis teliti. Dari hasil penelitian yang penulis temui di lapangan terlihat bahwa pelaksanaan Implementasi pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hawasmat dari Pengadilan Negri Kelas IA Bandung terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dinilai tidak begitu efektif pelaksanaanya karena mengingat pengawasan dan pengamaatan tersebut, hanya dilakukan 1 (satu) kali pada tahun 2016 sementara pada tanggaal 28 desember 2016  penulis menilai hakim wasmat tidak melakukan kunjungan melainkan hanya berkirim surat kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan melalui salah seorang pegawai Pengadilan untuk melakukan permintaan sejumlah data terkait jumlah narapidana dan data-data yang berkaitan dengan tugas hakim wasmat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan sesuai dengan amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Tugas Hakim Pengawas  dan  Pengamat. Hambatan yang terjadi terkait pelaksanaan tugas Hawasmat dilandasi sejumlah faktor salah satunya dikarenakan terbatasnya waktu yang tersedia bagi hakim wasmat dalam menjalankan tugas untuk mengawasi dan mengamati narapidana di lembaga pemasyaraktan dan jumlah hakim pengawas dan pengamat yang hanya berjumlah 1 (satu) orang di Pengadilan Negri Kelas IA Bandung.