| dc.contributor |
Fakultas Hukum |
|
| dc.creator |
Januariska, Noer Andini |
|
| dc.creator |
Effendi, Deddy |
|
| dc.date |
2019-01-17 |
|
| dc.date.accessioned |
2019-09-10T01:30:21Z |
|
| dc.date.available |
2019-09-10T01:30:21Z |
|
| dc.identifier |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/14113 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/20780 |
|
| dc.description |
Abstract. The existence of companies, entrepreneurs, and workers created a presence of a working relationship. Employment relationships are part of Pancasila Industrial relations based on the principle of deliberation to reach consensus. Therefore, workers and employers/workers must be trying to eliminate the differences of opinion and find the equation towards agreements among them. The two sides will expect the existence of a balanced interaction between the two. There are still many problems faced by workers/workers, including the right of workers against wage work lemburnya, the company's garment factory found in Indonesia that still violate the rule of law. One of the company's garment factory i.e. in Sukabumi district that used the workers/labourers in his work on working time which is not in accordance with the legislation, and does not pay the wages of overtime work to workers/labourers. This research is the juridical normative research. Data relevant to the study was more focused on secondary data obtained through the study of literature or librarianship, which further in the analysis of qualitative data are normative. As well as using descriptive analytical form of portrayal, review, and analysis of the provisions of the applicable law and analysed systematically by relevant legal policy in Sukabumi district The Research results show that, first the settings concerning the working time that employers have yet to protect workers in meeting the Second his rights, the mechanisms of supervision of the Employment Service manpower and transmigration Sukabumi district which supervisory mechanism of regulated employment, manpower and transmigration office of Sukabumi district has surveillance will live but Disnakertrans Kab. Sukabumi is yet a maximum in doing pengawasannya in protecting workers in one PT X Sukabumi district, because there are still companies that have yet to be given coaching to its full potential in terms of overtime wages that were not paid to the workers.Keywords : The Company, Labour, Wages OvertimeAbstrak. Adanya perusahan, pengusaha, serta pekerja menciptakan adanya suatu hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan bagian dari Hubungan Industrial Pancasila yang mendasarkan atas prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, pengusaha dan pekerja/buruh harus berusaha menghilangkan perbedaan pendapat dan mencari persamaan kearah persetujuan di antara mereka. Dalam hubungan kerja. Kedua belah pihak akan mengharapkan adanya interaksi yang seimbang diantara keduanya. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pekerja/buruh, termasuk hak pekerja terhadap upah kerja lemburnya, ditemukan perusahaan pabrik garmen di Indonesia yang masih melanggar aturan hukum. Salah satunya yakni perusahaan pabrik garmen di Kabupaten Sukabumi yang mempergunakan pekerja/buruh dalam pekerjaannya mengenai waktu kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak membayar upah kerja lembur kepada pekerja/buruh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literature atau kepustakaan, yang selanjutnya di analisis secara data kualitatif normatif. Serta menggunakan deskriptif analitis yang berupa penggambaran, penelaahan, dan analisa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dianalisis secara sistematis dengan kebijakan hukum yang relevan di Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertama Pengaturan mengenai waktu kerja bahwa pengusaha belum melindungi para pekerja dalam memenuhi hak-haknya Kedua, Mekanisme pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang diatur dari mekanisme pengawasan ketenagakerjaan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi telah menjalan pengawasan akan tetapi Disnakertrans Kab. Sukabumi belum maksimal dalam melakukan pengawasannya dalam melindungi para pekerja di salah satu PT. X Kabupaten Sukabumi, karena masih ada perusahaan yang belum diberi pembinaan secara maksimal dalam hal upah lembur yang tidak dibayarkan kepada para pekerja..Kata Kunci : Perusahaan, Buruh, Upah Lembur |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
eng |
|
| dc.publisher |
Universitas Islam Bandung |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/14113/pdf |
|
| dc.rights |
Copyright (c) 2019 Prosiding Ilmu Hukum |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 5, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2019); 465-474 |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 5, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2019); 465-474 |
|
| dc.source |
2460-643X |
|
| dc.subject |
Ilmu Hukum |
|
| dc.subject |
Perusahaan, Buruh, Upah Lembur |
|
| dc.title |
Hak Upah Lembur yang Tidak Dibayarkan kepada para Pekerja di PT. X Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|
| dc.type |
Peer-reviewed Article |
|
| dc.type |
Kualitatif |
|