The damage of Citatah karst area, in Cipatat District, is caused by the limestone mining activities that do not consider the importance of karst area as a geological protected area. Therefore, the karst areas become damaged, the air becomes polluted. Rever to Article 33, Clause (3) of the 1945 Constitution, every utilization of natural resources requires a plan for allocation, use and supply of earth, water, and space for the various interests of the people and the state. One of plans that can be done is the spatial arrangement as contained in Indonesian Act Number 26 of 2007 on spatial arrangement. This study examined the regulation of mining activities in karst area based on the Indonesian Act Number 26 of  2007 on spatial arrangement in conjunction with LocalGovernmentRegulation of West Bandung District Number 2 of 2012 on Spatial Planning of West Bandung District. This research used methodological approach of normative juridical and descriptive analysis that describes problems associated with applicable provisions. The data is secondary data from the results of library study and interview. The data were analyzed qualitatively. This research concluded  that Indonesian Act Number 26 of 2007 on spatial arrangement does not specifically regulate about lime mining arrangements in karst areas, but it generally regulates spatial planning system, space utilization and space utilization control. Regulation of spatial planning system, space utilization and spatial use control As stipulated in the Spatial Planning Act and West Bandung District Regulation Can not be implemented on lime mining activities in Citatah karst area. Mining activities in karst area must have environmental impact assessment (EIA), in fact limited to Environment Handling Report (EHR) and Environment Monitoring Report (EMR). Hence the mining activities in the karst area has caused changes in land and landscape, environmental damage around the karst area, the existence of air pollution, and the contamination of water due to waste from the industry.Rusaknya kawasan karst Citatah Kecamatan Cipatat disebabkan karena banyaknya aktivitas penambangan kapur yang tidak memperhatikan pentingnya kawasan karst sebagai kawasan lindung geologi. Sehingga kawasan karst menjadi rusak, gunung gunung menjadi tidak beraturan, dan terjadi pencemaran udara  dari udara yang sangat tidak bersih akibat aktivitas dari penambang dan industri pengolah kapur. Dalam rangka mensejahterakan rakyat, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, setiap pemanfaatan kekayaan alam memerlukan rencana mengenai peruntukkan, penggunaan, dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara. Salah satu bentuk perencanaan yang dapat dilakukan adalah penataan ruang sesuai yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan kegiatan pertambangan di kawasan karst berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Jo Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan -  permasalahan yang ada dikaitkan dengan ketentuan- ketentuan yang berlaku. Data yang didapatkan merupakan data sekunder dari hasil studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan Undang –undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang pada intinya tidak mengatur secara spesifik mengenai pengaturan pertambangan kapur di kawasan karst, tetapi secara umum mengatur sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang penataan ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat belum dapat diimplementasikan terhadap kegiatan pertambangan kapur di kawasan karst Citatah. Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, pada faktanya sebatas UKL dan UPL. Akibatnya adanya kegiatan pertambangan di kawasan karst telah menyebabkan terjadinya perubahan lahan dan bentang alam, rusaknya lingkungan di sekitar kawasan karst, adanya polusi udara, dan tercemarnya air karena limbah dari industri. Hal ini diperparah dengan banyaknya penambang kapur yang tidak memiliki izin dari pemerintah yang mana penambang illegal ini menambang tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.