dc.contributor |
|
|
dc.contributor |
|
|
dc.creator |
Gayanti, Diera |
|
dc.creator |
Harahap, Sholahuddin |
|
dc.date |
2017-07-27 |
|
dc.date.accessioned |
2019-09-10T01:30:27Z |
|
dc.date.available |
2019-09-10T01:30:27Z |
|
dc.identifier |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/6485 |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/20857 |
|
dc.description |
Human Rights are the inherent right of every human being from the outset of birth that is valid for life and can not be interfered with by anyone, in Indonesia itself is protected by various laws but specifically protected by Law number 39 Year 1999 on Human Rights. The provisions of legislation in public law are often highlighted as vulnerable to violation of human rights, so in the case of its application must be careful, the provision of public law in question is criminal law. The Criminal Procedure Code is a law regulating the Criminal Procedure Code in Indonesia, as one of the instruments in Indonesian legal norms, Criminal Procedure Code must provide protection to human rights. The Criminal Procedure Code has clearly set out the procedures for enforcing the Criminal Procedure Code, while the issues to be discussed are how the Indonesian Legislation Provisions Regulate the Terms and Procedures for Arrest, Detention, and How to arrest and detain in accordance with Human Rights. The type of legal research used by the author is the type of normative and juridical legal research, where the authors conduct a legal study that examines ready-made materials in the form of laws and books to find answers to the problems discussed, the authors also analyze a case that already has The power of the law remains. The results of the study show that, Firstly, the lack of care or carelessness of the Police Officers in the arrest and detention that led to the many cases of misconduct in Indonesia caused by a lack of understanding of arrest and detention procedures, both cases of misconduct by the police Suspected of committing crime proves law enforcement officers are less professional and tend to force themselves to meet the target of disclosure and completion of a case, this proves the police performance in the field is not professional and just to meet the target only. |
|
dc.description |
Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, di Indonesia sendiri HAM dilindungi melalui berbagai macam Undang-undang namun secara khusus dilindungi oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan perundangan-undangan dalam hukum publik seringkali disorot rawan melanggar Hak Asasi Manusia, sehingga dalam hal penerapannya harus hati-hati, ketentuan hukum publik yang dimaksud adalah hukum pidana. KUHAP merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia, sebagai salah satu instrument dalam norma hukum Indonesia, KUHAP harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan. KUHAP sudah mengatur secara jelas mengenai tata cara menegakkan Hukum Acara Pidana, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah tentang Bagaimana Ketentuan Perundang-Undangan Di Indonesia Mengatur Mengenai Syarat Dan Prosedur Penangkapan, Penahanan, serta Bagaimanakah persyaratan penangkapan dan penahanan yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia.Adapun tipe penelitian hukum yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dan yuridis, dimana penulis melakukan suatu penelitian hukum yang mengkaji bahan siap pakai berupa Undang-Undang dan buku-buku untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas, penulis juga menganalisa suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama Adanya ketidakhati-hatian atau kecerobohan dari Anggota Kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan yang berujung pada banyaknya kasus salah tangkap di Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap prosedur penangkapan dan penahanan, Kedua kasus salah tangkap oleh jajaran Kepolisian terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana membuktikan aparat penegak hukum kurang profesional dan cenderung memaksakan diri untuk memenuhi target pengungkapan dan penuntasan terhadap suatu kasus, ini membuktikan kinerja polisi di lapangan belum profesional dan hanya untuk memenuhi target saja. |
|
dc.format |
application/pdf |
|
dc.language |
ind |
|
dc.publisher |
Universitas Islam Bandung |
|
dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/6485/pdf |
|
dc.rights |
Copyright (c) 2017 Prosiding Ilmu Hukum |
|
dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2017); 423-427 |
|
dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2017); 423-427 |
|
dc.source |
2460-643X |
|
dc.subject |
Ilmu Hukum |
|
dc.subject |
Arrest, Detention and Human Rights |
|
dc.subject |
Ilmu Hukum |
|
dc.subject |
Penangkapan, Penahanan dan Hak Asasi Manusia |
|
dc.title |
Juridis Review about The Catching Procedure in Indonesia Connected with Law Number 39 of 1999 Concerning Human Rights |
|
dc.title |
Tinjauan Yuridis tentang Prosedur Penangkapan di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia |
|
dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|
dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|
dc.type |
Peer-reviewed Article |
|
dc.type |
Kualitatif |
|
dc.type |
Kualitatif |
|