One form of community participation in the development of education in Indonesia is quite prominent is the establishment of various Islamic schools, or better known as Madrasah. Many among the Muslims, especially those who have an awareness of the importance of religious values in the life of this world are more advanced or those who have excess windfall to give some of their property in the form wakaf. Wakaf in Islamic law is one of the important spare parts to in use as a means of distribution and official legitimate of Allah grants in order to realize welfare of mankind. This study uses research through normative juridical method through library research by collecting data from books, Al-Qur`an, Al-Hadith and the legislation that is closely related to the issues discussed, while the source of the data obtained from the material Primary Law, secondary by means of interviews with the nadzir and experts Waris H. Aprami Rifa'I through the study of the documentation and methods of qualitative survey research type field (field research). Pledge were watched by two witnesses is valid according to Islamic law, but according to Law Number 41 Year 2004 on Wakaf, that pledge wakaf is the foundation made the Deed of Pledge Wakaf as the foundation made the Certificate of Wakaf, as stipulated in Article 32 of Law No. 41 Year 2004 on Wakaf. the case of Yayasan Al-Khairiyah that wakaf be in writing, it is not enough just to pledge verbally without written evidence it can trigger the dispute that led to the problem.Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia yang cukup menonjol adalah berdirinya berbagai Sekolah Agama Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah Madrasah. Banyak di kalangan umat Islam, khsusnya mereka yang memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan dunia yang semakin maju ini atau mereka yang memiliki kelebihan rejeki untuk memberikan sebagian hartanya dalam bentuk wakaf.Wakaf dalam Hukum Islam merupakan salah satu spare parts penting yang dapat di pergunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemeretaan resmi (legitmate) rizki Allah Swt guna merealisasikan kemaslahtan umat manusia. Penelitian ini menggunakan penelitian melalui metode yuridis normatif melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari buku-buku, Al-Qur`an, Al-Hadits dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, sedangkan sumber data didapat dari bahan Hukum  Primer, sekunder dengan cara wawancara dengan pihak Nadzir dan ahli Waris H. Aprami Rifa’I melalui studi dokumentasi serta metode pendektan kualitatif dengan jenis penelitian survei lapangan (field research). Ikrar wakafsecaralisan yang di saksikan 2 orang saksi sudah sah menurut hukum Islam, namun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa ikrar wakaf merupakan dasar dibuatnya Akta Ikrar Wakaf sebagai landasan dibuatnya Sertifikat Wakaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.Kasus Yayasan Al-Khairiyah bahwa perwakafan dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja tanpa bukti tertulis ternyata dapat memicu sengketa yang berujung pada permasalahan.