Calon Nasabah Bank dari kelompok Penyandang Tunanetra memiliki hak untuk membuka rekening atas nama pribadi. Hak mandiri dalam masalah keuangan ini dijamin berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan OJK No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan asas Non Diskriminasi oleh Bank pada saat Nasabah Tunanetra mengajukan permohonan pembukaan rekening Bank serta ingin mengetahui bentuk rekening gabungan "joint account" yang aman dan lebih menguntungkan bagi calon Nasabah Tunanetra.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dalam hal ini meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan perbankan dan hak-hak penyandang Tunanetra sebagai nasabah perbankan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang melakukan pendekatan terhadap peraturan terkait mencakup UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Peraturan OJK No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier juga dilakukan wawancara untuk mendukung data sekunder yang dianalisis. Data yang terkait akan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif yaitu menganalisis hasil penelitian dengan peraturan terkait tanpa mengunakan angka-angka.Hasil penelitian menggambarkan bahwa tidak terdapat pelayanan yang diskriminasi terhadap calon Nasabah Tunanetra karena setiap bank melayani permohonan pembukaan rekening dengan ketentuan khusus. Bentuk Rekening Gabungan yang menguntungkan calon Nasabah Tunanetra adalah joint account "and" yang menjamin keamanan dari simpanan Nasabah Tunanetra. Potential customers of the Bank from visual impairment groups have the right to open an account in the name of personal. Independent rights in financial problems is guaranteed based on Act No. 8 Year 2016 about persons with disabilities Disabilitas and Regulation of the Financial Services Authority No: 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection Financial Services Sector.This research wants to know how the implementation of the basis of Non-discrimination by the Bank at the time of Client visual impairment apply for the opening of the Bank account and want to know the form of accounts "joint account" that secure and more profitable for prospective customers visual impairment.This research uses the method nomative juridical approach that in this case examines the regulations related to banks and the rights of persons with visual impairment as banking customers. Research specification is a descriptive analytical mind which to approach the relevant regulations include Act No. 10 The year 1998 about Banking Law No. 8 The year 2016 about persons with disabilities Disabilitas, Law No. 8 The year 1999 about Allowance Consumers and Regulation of the Financial Services Authority No: 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection Financial Services Sector. Research using secondary data in the form of legal materials primary, secondary and tertiary preventive measures also conducted interviews to support the secondary data analyzed. Related data will be analyzed using the normative method is qualitative analyzes the results of research with relevant regulations without using the numbers.The results of the study shows that there is no services discrimination against potential customers with visual impairment because each bank to serve the petition account opening with special provisions. The form of a joint Account benefit potential customers with visual impairment is a joint account is "and" that guarantee the security of customer deposits.Calon Nasabah Bank dari kelompok Penyandang Tunanetra memiliki hak untuk membuka rekening atas nama pribadi. Hak mandiri dalam masalah keuangan ini dijamin berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan OJK No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana penerapan asas Non Diskriminasi oleh Bank pada saat Nasabah Tunanetra mengajukan permohonan pembukaan rekening Bank serta ingin mengetahui bentuk rekening gabungan "joint account" yang aman dan lebih menguntungkan bagi calon Nasabah Tunanetra.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dalam hal ini meneliti peraturan-peraturan yang terkait dengan perbankan dan hak-hak penyandang Tunanetra sebagai nasabah perbankan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yang melakukan pendekatan terhadap peraturan terkait mencakup UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen dan Peraturan OJK No: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier juga dilakukan wawancara untuk mendukung data sekunder yang dianalisis. Data yang terkait akan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif yaitu menganalisis hasil penelitian dengan peraturan terkait tanpa mengunakan angka-angka.Hasil penelitian menggambarkan bahwa tidak terdapat pelayanan yang diskriminasi terhadap calon Nasabah Tunanetra karena setiap bank melayani permohonan pembukaan rekening dengan ketentuan khusus. Bentuk Rekening Gabungan yang menguntungkan calon Nasabah Tunanetra adalah joint account "and" yang menjamin keamanan dari simpanan Nasabah Tunanetra.