Abstract. Competition in the business sector is increasingly growing rapidly, not least in the field of gas cylinders. The gas cylinder industry in Indonesia is currently increasing numbers of business operators offering various prices in market share. One way to attract consumers is to sell products at varied prices. This makes business competition unfair among business actors. One of the unfair business competition is the cartel agreement. The business actor enters into a selling price fixing agreement with a competing business actor offering similar products to sell prices at the same price. The unfair business competition dispute resolution is settled by an institution called the Unhealthy Business Competition Supervisory Commission. Then if the party that receives the decision is not satisfied then it can submit an appeal to the District Court based on the domicile and if it is not satisfied with the appeal decision, the business actor can submit a cassation request to the Supreme Court. This thesis aims to find out the judgment of the Business Competition Supervisory Commission in dropping out and knowing the Supreme Court's assessment of the decisions issued against the cartel case conducted by Hiswana Migas and to know and review whether the decisions issued by the Supreme Court are in accordance with the proper application of the law. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The data collection technique used in this study is library research. The results of the study show that the decisions issued by the KPPU were deemed wrong by the decisions issued by the District Court as well as the Supreme Court. The KPPU is considered to have been wrong in interpreting the elements of the agreement in Article 5 of Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Keywords: Decision, Business Competition Supervisory Commission, Supreme Court.Abstrak. Persaingan dalam bidang usaha kian hari kian berkembang pesat, tidak terkecuali dalam bidang tabung gas. Industri tabung gas di Indonesia saat ini semakin banyak pelaku usaha yang menawarkan harga beragam dalam pangsa pasar. Salah satu cara agar menarik konsumen adalah dengan menjual produk dengan harga bervariasi. Hal ini membuat persaingan usaha tidak sehat diantara pelaku usaha. Salah satu persaingan usaha tidak sehat adalah perjanjian kartel. Pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga jual dengan pelaku usaha pesaing yang menawarkan produk sejenis agar menjual harga dengan harga yang sama. Penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak sehat diselesaikan oleh lembaga yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lalu apabila pihak yang menerima putusan tidak puas maka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Negeri berdasarkan domisil dan apabila tidak puas dengan putusan banding, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Skripsi ini bertujuan untuk untuk mengetahui penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjatuhkan putusanya serta mengetahui penilaian Mahkamah Agung tentang putusan yang dikeluarkan terhadap kasus kartel yang dilakukan Hiswana Migas dan untuk mengetahui dan mengkaji apakah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan penerapan hukum yang semestinya. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU dianggap telah salah oleh putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri juga Mahkamah Agung. KPPU dianggap telah salah dalam menafsirkan unsur perjanjian dalam Pasal 5 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Kata Kunci : Putusan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Mahkamah Agung.