This research is motivated by the first problem which is barrier for narcotics users to get the right of rehabilitation. Whereas regarding the rehabilitation has been regulated in Law Number. 35 of 2009 on Narcotics Article 54 states that narcotic addicts and drug abuse victims shall undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. The second problem is regarding the judges consideration in giving sanction of rehabilitation to perpetrators of narcotics abuse. This study aims to determine the obstacles for someone who uses narcotic (narcotics addicts) in proposing the right of rehabilitation. Also to find out how judges consideration in providing rehabilitation sanctions for narcotics addicts. This research uses normative juridical method, that is an approach method that emphasizes on the science of law by way of research on positive law besides also trying to study the rules of law applicable with analytical descriptive research specification. Data collection technique used in this research is literature study and interview. The result of this research is that a person who has been proven to use narcotics should be rehabilitated even though there are still many obstacles in the rehabilitation process. Among other things, are because of the rehabilitation center are not sufficient enough to accommodate, compared to the large number of active narcotics users in Indonesia. The perpetrator who has got the right of rehabilitation still remains an active narcotics user. In this case the judge was deemed less attention to the rights of the defendant where the defendant who has only 0.4 grams of narcotics should get the right to rehabilitation, but in reality the defendant must serve a sentence of 4 years in prison.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang pertama yakni hambatan bagi pelaku narkotika untuk mendapatkan hak rehabilitasi. Padahal mengenai rehabilitasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun permasalahan yang kedua ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan bagi seseorang yang menggunakan narkotika (pecandu) narkotika dalam mengajukan hak rehabilitasinya. Kemudian untuk mengetahui pula bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkotika.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa seseorang yang telah terbukti menggunakan narkotika haruslah direhabilitasi walaupun pada implementasinya masih banyak hambatan dalam melakukan proses rehabilitasi. Antara lain karena kapasitas penampungan tempat orang untuk rehabilitasi tidak cukup memadai dengan banyaknya jumlah pengguna narkotika aktif di Indonesia, pelaku yang telah mendapat hak rehabilitasi masih tetap menjadi pengguna narkotika aktif.  pada kasus ini hakim dirasa kurang memperhatikan hak dari terdakwa. Dimana terdakwa hanya memiliki 0,4 gram narkotika jenis shabu-shabu yang seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi, tapi pada kenyataanya terdakwa harus menjalani hukuman 4 tahun penjara.