Abstract. The study was backed by the lack of the role of the environmental agency of Purwakarta in carrying out law enforcement criminal Investigator Civil Servant (PPNS) against companies who violate the provisions in the waste management regarding the installation of Waste water management (IPAL). Criminal law enforcement activities in question is a very important activity to do, if the company did an environmental destruction caused by liquid waste companies in Purwakarta. This is to reduce the impact of less well that will arise on the environment. In addition, enforcement of criminal law is also specially designed to be implemented in order to provide a deterrent effect against the company commits an offence, given in PPNS is part of the functioning of the rule of law itself. This research examines the Criminal Law Enforcement Conducted the environmental agency of Purwakarta As Investigator Civil Servant (PPNS) against the company violates the terms of Installation of waste water management (IPAL). The results of this research can reveal a variety of likely impacts will arise against the role of the Department of the environment, the company or the environment itself. That is because the process of enforcement of the criminal law by the Department of environment of the Purwakarta Regency of violation against the provisions of the waste in particular the IPAL is still not in accordance with the provisions of applicable local County Purwakarta number 22 Year 2009 about controlling the disposal of liquid waste Into water sourcesKeywords: Installation Of Waste Water Management, Law Enforcement, Criminal Investigator Office Of Civil Servants Of The EnvironmentAbstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan penegakan hukum pidana melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan limbah yaitu mengenai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Kegiatan penegakan hukum pidana yang dimaksud merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan jika pihak perusahaan melakukan suatu perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah cair perusahaan di Kabupaten Purwakarta. Hal ini guna mengurangi dampak kurang baik yang akan timbul terhadap lingkungan. Disamping itu, penegakan hukum pidana juga dirancang khusus agar dapat dilaksanakan guna memberikan efek jera terhadap perusahan yang melakukan suatu pelanggaran, mengingat PPNS merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini mengkaji Penegakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Perusahaan Yang Melanggar Ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan berbagai macam kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup, Perusahaan ataupun lingkungan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan proses penegakan hukum pidana oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan limbah khususnya IPAL masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air.Kata Kunci :Instalasi Pengelolaan Air Limbah, Penegakan Hukum Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup
Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan penegakan hukum pidana melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan limbah yaitu mengenai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Kegiatan penegakan hukum pidana yang dimaksud merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan jika pihak perusahaan melakukan suatu perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah cair perusahaan di Kabupaten Purwakarta. Hal ini guna mengurangi dampak kurang baik yang akan timbul terhadap lingkungan. Disamping itu, penegakan hukum pidana juga dirancang khusus agar dapat dilaksanakan guna memberikan efek jera terhadap perusahan yang melakukan suatu pelanggaran, mengingat PPNS merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum itu sendiri.Penelitian ini mengkaji Penegakan Hukum Pidana Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Perusahaan Yang Melanggar Ketentuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Hasil dari penelitian ini dapat memperlihatkan berbagai macam kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup, Perusahaan ataupun lingkungan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan proses penegakan hukum pidana oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan limbah khususnya IPAL masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Ke Sumber Air.Kata Kunci :Instalasi Pengelolaan Air Limbah, Penegakan Hukum Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup