Abstract. This research is motivated by the non-implementation of the diversion of children who have been decided by Bale Bandung District Court Case Number 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb. The purpose of this research is to know: 1) the implementation of the diversi by the District Court Bale Bandung; 2) obstacles in the implementation of diversion in Bale Bandung District Court; and 3) efforts to overcome the obstacles of the implementation of diversion in Bale Bandung District Court. The method used in this study is the normative juridical approach, namely test and review secondary data. This research is done through two stages: literature study and field study which is only supporting. Data analysis used in this research is qualitative juridical that is data obtained, both in the form of secondary data and primary data analyzed by without using statistic formulation. The result of the research shows that the divergence implementation in the Bale Bandung District Court has not been fully run in accordance with the laws and regulations, such as Case Number 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb which the child offender is not attempted to diversion, because the judge still consider aspects diversion requirements as stipulated in Article 7 of Law Number 11 Year 2012. Constraints in the implementation of the District Court of Bale Bandung, namely 1) Limited facilities and adequate infrastructure in the process of diversion; 2) Different understanding of the handling of children in conflict with the law; and 3) Lack of public understanding of diversion. As for efforts to overcome the obstacles of the implementation of diversi in Bale Bandung District Court, namely 1) Optimizing facilities and infrastructure; 2) Provide a common perception in the handling of children in conflict with the law; 3) Establish intensive communication with other law enforcement officers; and 4) Conducting socialization about diversion among the community.Keywords: Diversi, Child, CourtAbstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak dilaksanakannya upaya diversi terhadap pelaku anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui: 1) pelaksanaan diversi oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung; 2) kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung; dan 3) upaya dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang hanya bersifat penunjang. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb yang mana pelaku anak tidak diupayakan diversi, karena hakim masih mempertimbangkan aspek persyaratan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kendala dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yakni 1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi; 2) Adanya pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; serta 3) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi. Adapun upaya dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yaitu 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana; 2) Memberikan persamaan persepsi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; 3) Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya; dan 4) Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat.Kata Kunci: Diversi, Anak, PengadilanABSTRAKAnak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan kasus hukum dan anak korban tindak pidana. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, dikenal adanya upaya diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun dalam pelaksanannya tidak semua kasus anak diupayakan diversi termasuka kasus yang diteliti oleh penulis yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb. Adapun tujuan dari penelitia ini yaitu untuk mengetahui: 1) pelaksanaan diversi oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung; 2) kendala-kendala dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung; dan 3) upaya dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung.Spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi tidak berhasil untuk diupayakan diversi, termasuk dalam hal ini Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Blb. Dalam pelaksanaan diversi pada tingkat pengadilan, hakim masih mempertimbangkan aspek persyaratan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga banyak anak yang melakukan tindak pidana divonis penjara oleh hakim anak di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Kendala dalam pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yakni 1) Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi; 2) Adanya pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum serta 3) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai diversi. Adapun upaya dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yaitu 1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana; 2) Memberikan persamaan persepsi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; 3) Menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya; dan 4) Mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat.Kata Kunci: Diversi, Anak, Pengadilan. ABSTRACTThe child is a trust of God Almighty who in him embedded the dignity and dignity as a whole person. Law no. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System is a form of protection against children in conflict with legal cases and child victims of crime. With the enactment of the law, it is known that there is a diversionary effort that is the transfer of the settlement of a Child case from the criminal justice process to proceedings outside the criminal justice. However, in its execution, not all cases of children are attempted to diversiase cases that are investigated by the author who has been decided by the District Court Bale Bandung Case Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Blb. The purpose of this research is to know: 1) implementation diversi by Bale Bandung District Court; 2) obstacles in the implementation of diversion in Bale Bandung District Court; and 3) efforts to overcome the obstacles of the implementation of diversion in Bale Bandung District Court.Specification of the research is done by analytical descriptive method that describes the existing problems and then examine and analyze them using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used in this study is the normative juridical approach, namely test and review secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research carried out through two stages: literature study and field study only supporting, data analysis used is qualitative juridical analysis, ie data obtained, both in the form of secondary data and primary data are analyzed with no using statistical formulation.The results show that the implementation of the District Court of Bale Bandung has not run fully in accordance with the legislation. This can be seen from the number of cases of children who entered the Bale Bandung District Court, but not successful to diversieged, including in this case Case Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN.Blb. In the implementation of the diversion at the court level, the judge still considers aspects of diversion requirements as set forth in Article 7 of Law Number 11 Year 2012, so that many children committing crimes are sentenced by juvenile judges in Bale Bandung District Court. Constraints in the implementation of the District Court of Bale Bandung, namely 1) Limited facilities and adequate infrastructure in the process of diversion; 2) Different understanding in handling children in conflict with the law and 3) Lack of public understanding of diversion. As for efforts to overcome the obstacles of the implementation of the diversion in Bale Bandung District Court, namely 1) Optimizing facilities and infrastructure; 2) Provide a common perception in the handling of children in conflict with the law; 3) Establish intensive communication with other law enforcement officers; and 4) Conducting socialization about diversion among the community.Keywords: Diversi, Child, Court.