Universitas Islam Bandung Repository

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Provinsi Kepulauan Riau Khususnya di Wilayah Laut Natuna Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Show simple item record

dc.contributor Fakultas Hukum
dc.contributor Hukum
dc.creator Sopangat, Acep
dc.creator Harahap, Sholahuddin
dc.date 2018-01-19
dc.date.accessioned 2019-09-10T01:30:36Z
dc.date.available 2019-09-10T01:30:36Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8952
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20951
dc.description Abstract. Illegal Fishing are explicitly regulated in Law Number 31 Year 2004 which is then amended by Law Number 45 Year 2009 on Fisheries, this Law is a legal umbrella to maintain fishery resources and fishery exploitation. Loss of material and environmental damage and activity on the fishing fish (illegal fishing) impact on the sovereignty of the Republic of Indonesia which is then said not able to maintain sovereignty, The existence of legal certainty and law enforcement is a condition that is absolutely necessary in criminal acts in the field of fisheries. Success in the implementation of law enforcement has reached legal norms that are adhered to by the community and implemented by law enforcement, so law enforcement can succeed.Keywords: Fishery, Riau Islands Province, Natuna Sea Abstrak. Illegal fishing secara tegas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang ini sebagai payung hukum untuk menjaga sumber daya perikanan dan eksploitasi perikanan. Kerugian materil dan kerusakan lingkungan serta sumber daya ikan yang terjadi akibat kejahatan dan pelanggaran pada kegiatan penangkapan ikan (illegal fishing) berdampak pada kedaulatan Negara Republik Indonesia yang kemudian dikatakan tidak mampu menjaga kedaulatannya, Adanya kepastian hukum dan penegakan hukum  merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang Perikanan. Keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah telah tercapainya Norma hukum yang ditaati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penegak hukum, sehingga penegakan hukum dikatakaan berhasil.Kata Kunci : Perikanan, Provinsi Kepulauan Riau, Laut Natuna
dc.description Abstract. Illegal Fishing are explicitly regulated in Law Number 31 Year 2004 which is then amended by Law Number 45 Year 2009 on Fisheries, this Law is a legal umbrella to maintain fishery resources and fishery exploitation. Loss of material and environmental damage and activity on the fishing fish (illegal fishing) impact on the sovereignty of the Republic of Indonesia which is then said not able to maintain sovereignty, The existence of legal certainty and law enforcement is a condition that is absolutely necessary in criminal acts in the field of fisheries. Success in the implementation of law enforcement has reached legal norms that are adhered to by the community and implemented by law enforcement, so law enforcement can succeed.Keywords: Fishery, Riau Islands Province, Natuna Sea Abstrak. Illegal fishing secara tegas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Undang-Undang ini sebagai payung hukum untuk menjaga sumber daya perikanan dan eksploitasi perikanan. Kerugian materil dan kerusakan lingkungan serta sumber daya ikan yang terjadi akibat kejahatan dan pelanggaran pada kegiatan penangkapan ikan (illegal fishing) berdampak pada kedaulatan Negara Republik Indonesia yang kemudian dikatakan tidak mampu menjaga kedaulatannya, Adanya kepastian hukum dan penegakan hukum  merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang Perikanan. Keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah telah tercapainya Norma hukum yang ditaati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penegak hukum, sehingga penegakan hukum dikatakaan berhasil.Kata Kunci : Perikanan, Provinsi Kepulauan Riau, Laut Natuna
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/8952/pdf
dc.rights Copyright (c) 2018 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018); 508-511
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 4, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2018); 508-511
dc.source 2460-643X
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Perikanan, Provinsi Kepulauan Riau, Laut Natuna
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Perikanan, Provinsi Kepulauan Riau, Laut Natuna
dc.title Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Provinsi Kepulauan Riau Khususnya di Wilayah Laut Natuna Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
dc.title Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Provinsi Kepulauan Riau Khususnya di Wilayah Laut Natuna Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Kualitatif
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account