Abstract. corruption is a disease that has taken root and cannot be cured until now it spreads throughout the government sector even to state-owned companies. It can be affirmed that corruption always began in the government sector occurred at the District Head of Cianjur, Irvan Rivano Mochtar related to corruption cases of the Special Education Allocation Fund. In this case there were many obstacles with 121 days being taken from post OTT until investigators delegated the case to the court. Indonesia has regulated corruption since 1971, namely Law No. 3 of 1971 concerning the Eradication of Corruption Crime because the Law was deemed not to have followed the developments and legal needs in the community, so Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crime then revised into Law No. 20 of 2001. Therefore, this study aims to determine the law enforcement of criminal acts of corruption committed by the Regent of Cianjur Regency and to know the inhibiting factors in the enforcement of criminal law of corruption committed by the Regent of Cianjur Regency. This study uses practical theoretical methods with descriptive analysis analysis specifications. Data collection techniques used in this study were library studies and interviews. The results of this study are that the Regent of Cianjur Regency is proven to use the Special Education Allocation Fund to finance one political party. In this case Irvan Rivano Muchtar (Regent of Cianjur Regency) in law enforcement violated Article 12 letter F or Article 12 letter E or Article 12 letter B of Law No. 20 of 2001 in lieu of Law No. 30 of 1999 concerning Eradication of Corruption with a maximum threat of 20 years in prison and a maximum fine of Rp. 1 billion. Obstacles from corruption cases of Special Allocation Education Funds made by the Regent of Cianjur Regency, namely suspects of more than one person, the number of witness testimonies in the trial with 51 witnesses, the examination of suspects not only once, the existence of external factors the money was corrupted by the District Head Cianjur is one of the political parties (NASDEM). Another inhibiting factor is the need for two evidences, a corruption culture in congregation, a preventive system mechanism that does not work, there must be a supervisory role from the public, weak information media not delivered and political intervention or the power of law enforcement of corruption committed by the regent of Cianjur district in accordance with Law No. 20 of 2001 as a substitute for Law No. 31 of 1999, barriers to law enforcement factors that hamper legal processes, factors of law enforcement facilities and facilities, and community factors.Regent of Cianjur Regency, namely suspects of more than one person, the number of witness testimonies in the trial with 51 witnesses, the examination of suspects not only once, the existence of external factors the money was corrupted by the District Head Cianjur is one of the political parties (NASDEM). Another inhibiting factor is the need for two evidences, a corruption culture in congregation, a preventive system mechanism that does not work, there must be a supervisory role from the public, weak information media not delivered and political intervention or the power of law enforcement of corruption committed by the regent of Cianjur district in accordance with Law No. 20 of 2001 as a substitute for Law No. 31 of 1999, barriers to law enforcement factors that hamper legal processes, factors of law enforcement facilities and facilities, and community factors.Keywords: Corruption, Special Allocation Funds (DAK), Education, Law Enforcement, Inhibiting FactorsAbstrak. Korupsi adalah penyakit yang telah mengakar dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini menyebar keseluruh sektor pemerintah bahkan sampai keperusahaan milik negara. Dapat ditegaskan bahwa korupsi itu selalu bermula dalam sektor pemerintahan terjadi pada Bupati Kabupaten Cianjur yaitu Irvan Rivano Mochtar terkait kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan. Dalam kasus tersebut mengalami banyak hambatan dengan waktu yang ditempuh 121 hari dari pasca OTT sampai penyidik melimpahkan kasus ke pengadilan.  Indonesia sudah mengatur mengenai tindak pidana korupsi sejak tahun 1971 yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur dan mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur.  Penelitian ini menggunakan metode teoritis praktis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya Bupati Kabupaten Cianjur terbukti menggunakan Dana Alokasi Khusus Pendidikan untuk pembiayaan salah satu partai politik. Dalam hal ini Irvan Rivano Muchtar (Bupati Kabupaten Cianjur) dalam penegakan hukumnya melanggar Pasal 12 huruf F atau Pasal 12 huruf E atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pengganti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1 Milyar. Faktor penghambat dari kasus korupsi Dana Alokasi Khusus Pendidikan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Cianjur yaitu tersangka lebih dari satu orang, banyaknya keterangan saksi didalam persidangan dengan jumlah saksi 51 orang, pemeriksaan tersangka bukan hanya 1 kali, adanya faktor eksternal uang tersebut di korupsi oleh Bupati Kabupaten Cianjur diperuntukkan salah satu partai politik (NASDEM). Faktor penghambat lain yaitu diperlukan dua alat bukti, budaya korupsi berjamaah, mekanisme sistem pencegahan tidak berjalan, harus ada peran pengawasan dari masyarakat, media pers yang lemah informasi tidak disampaikan dan adanya intervensi politik atau kekuasaan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan bupati kab Cianjur sudah sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang no 31 tahun 1999, hambatannya faktor penegak hukum yang menghambat proses hukum, faktor sarana dan fasilitas penegak hukum, dan faktor masyarakat.Kata Kunci: Korupsi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendidikan, Penegakan Hukum, Faktor Penghambat