One of the utilization of the land is agriculture, so that agricultural land can be utilized properly and optimally then the land must be used, cultivated, and done by the owner itself in accordance with the intended by the UUPA. However, there are still many owners of agricultural land whose owners are not domiciled in Padalarang District, West Bandung regency. It is contradictory to Article 10 of the UUPA that any person or legal entity possessing agricultural land is obliged actively to cultivate the land, obviously. In the development of agricultural land located in the village or in the District Padalarang contrary to the landrefom program in Indonesia such as conditions in the field of land known as absentee land. The purpose of this study learned to know the provisions and implementation of absentee land in Padalarang District based on Law Number 56 PRP Year 1960 About Stipulation of Land Area of Agriculture, and to know the legal effect of absentee land ownership in Padalarang Sub-district based on Law Number 56 PRP Year 1960 About Stipulation of Land Area of Agriculture. Therefore, the authors raised the case with the aim to know the provisions and implementation of absentee land based on Law Number 56 PRP Year 1960 About Stipulation of Land Area of Agriculture, and to know how the implementation of absentee land based on Law Number 56 PRP Year 1960 About Stipulation Area Farmland.The research method that used in this research is the normative juridical approach, which is analytical descriptive research using qualitative juridical data analysis method, officially. The result of this study is that the provisions on absentee land are regulated in the Basic Agrarian Law as the basis of the birth of Law Number 56 PRP of 1960 on the Stipulation of Land Area of Agriculture. The legal consequence of absentee land ownership is the provision of compensation only by the government.Salah satu pemanfaatan atas tanah adalah bidang pertanian, agar tanah pertanian dapat dimanfaatkan secara benar dan optimal maka tanah tersebut harus digunakan, diusahakan, dan dikerjakan sendiri oleh pemiliknya sesuai dengan yang dimaksud oleh UUPA. Akan tetapi masih banyak ditemukan kepemilikan tanah pertanian yang pemiliknya tidak berdomisili di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 UUPA bahwa setiap orang atau badan hukum yang memiliki tanah pertanian wajib mengusahakan tanahnya secara aktif. Dalam perkembangannya tanah-tanah pertanian yang terdapat di desa atau di wilayah Kecamatan Padalarang bertentangan dengan program landrefom di Indonesia kondisi yang demikian di dalam bidang pertanahan dikenal dengan istilah tanah absentee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan dan pelaksanaan tanah absentee di Kecamatan Padalarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, serta untuk mengetahui akibat hukum dari pemilikan tanah secara absentee di Kecamatan Padalarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang mana sifat penelitiannya deskriptif analitis degan menggunakan metode analisa data yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan mengenai tanah absentee diatur di dalam UUPA sebagai dasar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Akibat hukum dari kepemilikan tanah absentee adalah pemberian ganti rugi oleh pemerintah.