Archaeological object is an object that is of high historical value so that it becomes one of the state's assets and cannot be denied if archaeological objects become one object the theft of high value. Criminal law itself consists of norms that contain imperatives and prohibitions (by the legislators) were associated with a sanction in the form of punishment that is an affliction that is special. This study aims to determine criminal responsibility in the crime of theft of objects of ancient by the Code of Criminal Law and Law No. 11 of 2010 Concerning the Cultural Heritage and know the duties and functions of the manager of the museum in order to avoid the crime of theft of cultural objects. This research was conducted using normative juridical research method is the exposure to the action that contains elements of criminal acts committed by a person and systematically describe the applicable laws and regulations associated with the theory of law. Data collected by studying literature, i.e. of regulatory legislation, research, books, literature, law and other legal scientific work. Based on the survey results revealed that the presence of the adage lex specialis derogat lex generalis, the provisions that are used in the case of theft of objects of cultural heritage is Law No. 11 Year 2010 About the Objects of Cultural namely in Article 106 prejudice to the provisions in article 362 Criminal Code theft. While the Law No. 11 Year 2010 About the Objects of Cultural governing the duties and functions of museums should be effectively implemented so that what has been regulated by law can be applied by the manager of the museum in order to avoid any damage, lost, damaged and more.Benda purbakala merupakan benda yang bernilai historis tinggi sehingga menjadi salah satu aset negara dan tidak dapat dipungkiri jika benda purbakala menjadi salah satu objek pencurian karena bernilai tinggi. Hukum pidana itu sendiri terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian terhadap benda purba berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan mengetahui tugas dan fungsi dari pengelola museum untuk menghindari tindak pidana pencurian terhadap benda cagar budaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pemaparan atas perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan menggambarkan secara sistematis peraturan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dari perundang-undang, hasil penelitian, buku-buku, literatur hukum dan karya ilmiah hukum lainya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya adagium lex specialis derogat lex generalis maka ketentuan yang digunakan dalam hal pencurian terhadap benda cagar budaya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya yaitu pada Pasal 106 mengenyampingkan ketentuan pencurian dalam pasal 362 KUHP. Sementara itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya yang mengatur tentang tugas dan fungsi dari museum haruslah dapat diterapkan secara efektif sehingga apa yang telah diatur oleh undang-undang dapat diterapkan oleh pengelola museum guna menghindari segala bentuk kerugian, hilang, rusak dan lainnya.