| dc.contributor |
|
|
| dc.contributor |
|
|
| dc.creator |
Wahyu, Muhammad |
|
| dc.creator |
Heniarti, Dini Dewi |
|
| dc.date |
2017-01-23 |
|
| dc.date.accessioned |
2019-09-10T01:30:38Z |
|
| dc.date.available |
2019-09-10T01:30:38Z |
|
| dc.identifier |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/5485 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/20983 |
|
| dc.description |
Di Indonesia implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan, terbukti pada kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera dan Kalimantan, dari sekian banyak korporasi yang terlibat, hanya beberapa koporasi yang diproses secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan faktor yang menjadi penghambat upaya penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini, implementasi pertanggungjawaban pidana koporasi dalam kasus PT. National Sago Prima, diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability). Sedangkan dalam kasus PT. Adei Plantation & Industry, diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) yang dibebankan kepada General Manager PT. Adei Plantation & Industry tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan ialah: a) Ketidaksederhanaan peraturan perundang-undangan; b) Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang belum memadai; c) Keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang; d) Sistem analisis mengenai dampak lingkungan yang berbelit; e) Kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan.In Indonesia the implementation of corporate criminal liability is not being implemented properly. This is caused by weak enforcement of laws against corporations that make environmental crime, as evidenced in the case of forest and land fires occurring in several regions in Indonesia such as in Sumatra and Kalimantan, of the many corporations are involved, only a few corporations were brought to justice. This study aims to identify and understand the implementation of criminal responsibility of corporate actors forest and land fires associated with Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment and the factors that constrain law enforcement efforts against corporate actors forest and land fires that occurred in Indonesia, In this study, the method used in this research is normative juridical approach. Specifications research, this research are descriptive analytical. The type of data, namely secondary data. Data collected through literature study (library research) of secondary data. The data obtained in this study were analyzed using the qualitative normative method. The results of this study, the implementation of corporate criminal liability in the case of PT. National Sago Prima, applied the doctrine of strict liability. Whereas in the case of PT. Adei Plantation & Industry, applied the doctrine of vicarious liability charged to General Manager PT. The Adei Plantation & Industry. Factors that become an obstacle in law enforcement efforts against corporate actors forest and land fires are: a) intemperance legislation; b) The quality and quantity of law enforcement officials were inadequate; c) Lack of facilities and supporting infrastructure; d) environmental impact assessment system is convoluted; e) legal awareness of society to the environment. |
|
| dc.description |
Di Indonesia implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan, terbukti pada kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi dibeberapa wilayah di Indonesia seperti di Sumatera dan Kalimantan, dari sekian banyak korporasi yang terlibat, hanya beberapa koporasi yang diproses secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan faktor yang menjadi penghambat upaya penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian, penelitian ini bersifat deksriptif analitis. Jenis data, yaitu data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini, implementasi pertanggungjawaban pidana koporasi dalam kasus PT. National Sago Prima, diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana mutlak (strict liability). Sedangkan dalam kasus PT. Adei Plantation & Industry, diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability) yang dibebankan kepada General Manager PT. Adei Plantation & Industry tersebut. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan dan lahan ialah: a) Ketidaksederhanaan peraturan perundang-undangan; b) Kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum yang belum memadai; c) Keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang; d) Sistem analisis mengenai dampak lingkungan yang berbelit; e) Kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
ind |
|
| dc.publisher |
Universitas Islam Bandung |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/5485/pdf |
|
| dc.rights |
Copyright (c) 2017 Prosiding Ilmu Hukum |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2017); 84-89 |
|
| dc.source |
Prosiding Ilmu Hukum; Vol 3, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2017); 84-89 |
|
| dc.source |
2460-643X |
|
| dc.subject |
Law |
|
| dc.subject |
Criminal Liability, Corporate, Land and Forest Burning |
|
| dc.subject |
Hukum Pidana |
|
| dc.subject |
Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pembakaran Hutan dan Lahan |
|
| dc.title |
Implemetasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Upaya Penegakan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|
| dc.title |
Implemetasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Upaya Penegakan Hukum Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|
| dc.type |
Peer-reviewed Article |
|
| dc.type |
Qualitative |
|
| dc.type |
Kualitatif |
|