This research is based on the increasing number of trafficking crime cases, in Indonesia the problem of trafficking in persons becomes one of the big threats where every year almost instantly children and women in Indonesia become the special victim of West Java Province which is the victim recipient, as the transit place, The modus operandi carried out by the perpetrator, pimp or brokers in a professional manner because it is supported by the influence of technological progress and information on the victim with promises will be employed in the city with a large salary when the city reaches the destination of the victims tricked and taken to become sex workers With the aim To enrich themselves. The purpose of this study is to find out how the legal form for children who are victims of the Crime of Trafficking in Persons (TPPO) in the positive criminal law in Indonesia and the factors that cause trafficking of children and women in Indonesia. This study uses the normative juridical method, which is an approach method that emphasizes the legal law premises how to examine the rules of applicable law. Data technique used in this research is literature study and internet media by collecting secondary data from books, scientific essays, articles, journals, and documents related to the studied. The result of research which is a legal form for child victims of Crime of Trafficking in Persons of Positive Criminal Law in Indonesia is regulated in various general and special law regulation, namely General Criminal Law (Penal Code), Law Number 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, while specifically, Law Number 21 of  2007 on the Eradication of Crime of Trafficking in Persons, Law Number 35 of  2014 About Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection, West Java Regulation No. 3 of 2008 About Prevention and Handling Victims of Trafficking Persons in West Java. The factors causing the trafficking of children and women in Indonesia are economic factors or poverty, ecological factors, socio-cultural factors, gender equality inequality, law enforcement factors, legal factors, facilities and facilities, community factors, cultural factors. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus kejahatan perdagangan orang, di Indonesia masalah kejahatan perdagangan orang menjadi salah satu ancaman yang besar dimana setiap tahun hampir ribuan anak dan perempuan di Indonesia menjadi korban khususunya Provinsi Jawa Barat yang merupakan sebagai penerima korban, sebagai tempat transit, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, germo atau calo dilakukan dengan cara profesional karena didukung oleh pengaruhnya kemajuan teknologi dan informasi berupa bujuk rayu terhadap korban dengan janji-janji akan dibekerjakan dikota dengan gaji yang besar sesampainya dikota tujuan para korban diperdaya dan dipaksa untuk menjadi pekerja seks dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam hukum pidana postif di Indonesia dan faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan anak dan perempuan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum denga cara penelitian terhaap hukum positif disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan media internet dengan mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh bentuk perlindungan hukum bagi anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hukum pidana postif di indonesia diatur didalam berbagai macam peraturan perundang-undang yang bersifat umum dan khusus, bersifat umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan bersifat khusus yaitu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Perda Jabar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat. Dengan faktor penyebab menyebabka perdagangan anak dan perempuan di Indonesia yaitu, faktor ekonomi atau kemiskinan, faktor tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekologis, faktor sosial budaya, ketidakadaan kesetaraan gender, faktor penegak hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.