Abstract. Smoking is one of the habits found in everyday life, this lifestyle is interesting as a health problem. Therefore, WHO makes a method to reduce the use of Conventional Cigarettes, namely the NRT (Nicotine Replacement Therapy) method or what is called nicotine replacement therapy, one of which is Electric Cigarette which uses electricity from battery power to provide nicotine in the form of steam and by WHO called ENDS (Electronic Nicotine Delivery System). In this era of globalization, there are no more obstacles for all businesses to market their production throughout the world, including Indonesia, but often products that enter Indonesia are not according to procedures such as information about the content in liquid cigarette products that is not clear. This study aims to find out the laws and regulations governing the protection of consumers of Electric Cigarette users in providing legal protection to consumers and to determine the effectiveness after the issuance of Minister of Finance Regulation Number 146 / PMK.010 / 2017 concerning Tobacco Product Excise Rates for Electric Cigarette Users (Vaporizer) containing chemicals. The research method used in this writing is normative juridical and the specifications used are descriptive analytical. The data collection technique used in this study is library research supported through interview method. The analysis technique used by the author is Qualitative Analysis. From the results of the analysis concluded that the general legislation has been regulated, but not specifically. Implementation of legal protection after the issuance of Minister of Finance Regulation Number 146 / PMK.010 / 2017 concerning Tobacco Product Excise Tariffs has not been fully implemented. Business people gave a positive reaction, but when viewed from the consumer side, education on Electric Cigarettes (vaporizer) has not been implemented properly. Keywords: Consumer Protection, Electric Cigarette (Vaporizer).Abstrak. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup atau life style ini berpotensi menjadi suatu masalah kesehatan. Maka dari itu, WHO membuat suatu metode untuk mengurangi penggunaan Rokok Konvensional yaitu Metode NRT (Nicotine Replacement Therapy) atau yang disebut terapi pengganti nikotin, salah satunya adalah Rokok Elektrik (Electric Cigarette) yang menggunakan listik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut ENDS (Electronic Nicotine Delivery System). Pada era globalisasi seperti ini, tidak ada lagi halangan bagi seluruh pelaku usaha untuk memasarkan produksinya ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun, seringkali produk yang masuk ke Indonesia tidak sesuai prosedur seperti informasi mengenai kandungan didalam produk liquid Rokok Elektrik yang tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen pengguna Rokok Elektrik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan untuk mengetahui efektifitas pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau bagi pengguna Rokok Elektrik (Vaporizer) yang mengandung zat kimia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakan ialah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang didukung melalui metode wawancara. Teknik analisis yang digunakan Penulis ialah Analisis Kualitatif. Dari hasil analisis tersimpul bahwa peraturan perundang-undangan secara umum telah mengatur, namun tidak secara spesifik. Implementasi perlindungan hukum pasca dikeluarkanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau belum sepenuhnya terlaksana. Para pelaku usaha memberikan reaksi positif, namun bila dilihat dari sisi konsumen, edukasi terhadap Rokok Elektrik (vaporizer) belum terlaksana dengan baik.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Rokok Elektrik (Vaporizer).