Abstract. Life insurance company is a business services that directly concern related with interest of customers which is mass. The bankruptcy judgement imposed on life insurance companies will have a wide impact, one of the impact is on the rights of the insured as participants of the insurance program under the insurance agreement. Therefore, it is necessary to do study effectiveness of The Act Number 40 of 2014 concerning Insurance and The Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation on bankrupt judgement submitted to life insurance company toward life insurance agreement which has been done before life insurance company declared bankrupt and legal protection provided to policy holder related to life insurance company which declared bankrupt. This research use a normative juridical legal research approach that is emphasized on the use of secondary data. Specification of research using descriptive analysis with data collection techniques research literature. The analytical method used is qualitative juridical/yusidis. The result of this research showed that The Act Number 40 of 2014 concerning Insurance and The Act Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation has not been effective in the assessment of bankruptcy decision which dijstow about insurance company. Although in The Act Number 40 of 2014 concerning Insurance the policyholder has been granted a position as a privileged creditor. The Act Number 40 of 2014 concerning Insurance does not explain the position of the policyholder. Regulation has provided legal protection to policyholders, but the protection is still lacking. Therefore, the bankruptcy judgement toward the insurance company still harms for the policyholder and the policyholder is still difficult to get their rights.Keyword: Bankruptcy judgement, life insurance company, policyholderAbstrak. Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang melakukan usaha jasa yang menyangkut langsung dengan kepentingan nasabah yang sifatnya masal. Putusan pailit yang dijatuhkan terhadap perusahaan asuransi jiwa akan menimbulkan dampak yang luas, salah satunya adalah terhadap hak-hak tertanggung sebagai peserta program asuransi berdasarkan perjanjian asuransi. Untuk itu perlu dilakukan kajian efektivitas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas putusan pailit yang dijatuhkan kepada perusahaan asuransi jiwa terhadap perjanjian asuransi jiwa yang telah dilakukan sebelum perusahaan asuransi jiwa dinyatakan pailit dan kajian perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis terkait dengan  perusahaan asuransi jiwa yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yang ditekankan pada penggunaan data sekunder. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan. Metode analisis yang digunakan yaitu yusidis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum efektif dalam mengakomodasi putusan pailit yang dijatuhkan terhadap perusahaan asuransi. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian pemegang polis telah diberikan kedudukan sebagai kreditor istimewa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tidak menjelaskan kedudukan pemegang polis. Peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis, namun perlindungan tersebut masih kurang. Oleh karena itu putusan pailit terhadap perusahaan asuransi masih merugikan pemegang polis dan pemegang polis masih kesulitan untuk mendapatkan haknya. Kata kunci: Putusan pailit, perusahaan asuransi jiwa, pemegang polis. Mengetahui kedudukan pemegang polis asuransi jiwa yang dinyatakan pailit menurut peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat.