| dc.contributor |
|
|
| dc.contributor |
|
|
| dc.creator |
Daniarsyah, Idham |
|
| dc.creator |
Syaodih, Ernady |
|
| dc.date |
2017-01-26 |
|
| dc.date.accessioned |
2019-09-11T03:09:03Z |
|
| dc.date.available |
2019-09-11T03:09:03Z |
|
| dc.identifier |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/PWK/article/view/6253 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/22163 |
|
| dc.description |
Abstract. The Regency of Pangandaran was a result of the policy of the autonomous region can be split off as a new autonomous region with the aim to improve the quality of the region itself. Thus the existence of an autonomous territory that new Regency of Pangandaran then it can be ascertained yet the existence of a central Government that is able to support the activities of Government Administration District of Pangandaran. In the draft document plan of Spatial Detail (RDTR) urban Parigi has plannedCentral Government Regency of Pangandaran which is located in the village of Cintaratu. The position of this region is quite strategic and resource support of land veryconducive because there is still a lot of empty land that can be take advantage of and have a view of the beach from the top of the land that will be in the wake of the Central Government. The purpose of the preparation of the study of the direction of the Central Government Setup the Regency of Pangandaran is to create a Central Government that can support the entire administrative activities based on safe, comfortable and sustainable. The method of approach in the form of identification of the needs of the Central Government that refer to elements of the theory of the design of the city. So obtained landing area setup based on the analysis that has been donein the form of a referral arrangement of the Central Government of the Regency of Pangandaran. Abstrak. Kabupaten Pangandaran merupakan suatu hasil kebijakan otonomi daerah yang dapat memisahkan diri sebagai wilayah otonomi yang baru tentu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas daerah itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya wilayah otonomi yang baru yaitu Kabupaten Pangandaran maka dapat dipastikan belum adanya suatu kawasan pusat pemerintahan yang mampu menunjang kegiatan administrasi pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Dalam rancangan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pertkotaan Parigi telah merencanakan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran yang berlokasi di Desa Cintaratu. Kedudukan kawasan ini cukup strategis dan daya dukung lahan sangat menunjang karena masih terdapat banyak lahan kosong yang dapat di manfaatkan dan memiliki view pantai dari atas lahan yang akan di bangung Kawasan Pusat Pemerintahan. Tujuan dari penyusunan studi Arahan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran ini yaitu menciptakan suatu Kawasan Pusat Pemerintahan yang dapat menunjang seluruh kegiatan administrasi pemerintahan dengan berdasarkan aman,nyaman dan berkelanjutan. Metode pendekatan yang dilakukan berupa identifikasi kebutuhan kawasan pusat pemerintahan yang mengacu kepada teori elemen perancangan kota. Sehingga diperoleh arahan penataan kawasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan berupa arahan penataan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran. |
|
| dc.description |
Kabupaten Pangandaran merupakan suatu hasil kebijakan otonomi daerah yang dapat memisahkan diri sebagai wilayah otonomi yang baru tentu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas daerah itu sendiri. Maka dari itu dengan adanya wilayah otonomi yang baru yaitu Kabupaten Pangandaran maka dapat dipastikan belum adanya suatu kawasan pusat pemerintahan yang mampu menunjang kegiatan administrasi pemerintahan Kabupaten Pangandaran. Dalam rancangan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pertkotaan Parigi telah merencanakan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran yang berlokasi di Desa Cintaratu. Kedudukan kawasan ini cukup strategis dan daya dukung lahan sangat menunjang karena masih terdapat banyak lahan kosong yang dapat di manfaatkan dan memiliki view pantai dari atas lahan yang akan di bangung Kawasan Pusat Pemerintahan. Tujuan dari penyusunan studi Arahan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran ini yaitu menciptakan suatu Kawasan Pusat Pemerintahan yang dapat menunjang seluruh kegiatan administrasi pemerintahan dengan berdasarkan aman,nyaman dan berkelanjutan. Metode pendekatan yang dilakukan berupa identifikasi kebutuhan kawasan pusat pemerintahan yang mengacu kepada teori elemen perancangan kota. Sehingga diperoleh arahan penataan kawasan berdasarkan analisis yang telah dilakukan berupa arahan penataan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran. |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
ind |
|
| dc.publisher |
Universitas Islam Bandung |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/PWK/article/view/6253/pdf |
|
| dc.rights |
Copyright (c) 2017 Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota |
|
| dc.source |
Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota; Vol 3, No 1, Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota (Februari, 2017); 203-210 |
|
| dc.source |
Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota; Vol 3, No 1, Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota (Februari, 2017); 203-210 |
|
| dc.source |
2460-6480 |
|
| dc.subject |
Perencanaan Wilayah dan Kota |
|
| dc.subject |
Land Use, The Design Of The City, The Central Government |
|
| dc.subject |
Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota |
|
| dc.subject |
Lahan, Perancangan Kota, Kawasan Pusat Pemerintahan |
|
| dc.title |
Arahan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran |
|
| dc.title |
Arahan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|
| dc.type |
Peer-reviewed Article |
|
| dc.type |
kualitatif |
|
| dc.type |
Kualitatif |
|