Melihat meningkatnya volume sampah, Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah yaitu Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 dengan program salah satunya 3R (Reuse, Recycle, dan Reduce) guna mengurangi sampah dari sumbernya. Seiring berjalannya program pemerintah dengan sistem top-down (kebijakan) munculnya beberapa permasalahan pengelolaan sampah, yaitu: a)      Kurangnya sosialisasi pemerintah pada masyarakat dan pengurus sampah tingkat RW dalam meningkatkan pengelolaan sampah b)      Regulasi tentang penanganan sampah belum tersosialisasikan c)      TPST 3R yang telah disediakan pemerintah disetiap kecamatan belum berjalan dengan baik. Permasalahan diatas menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan adalah salah satu bentuk perencanaan yang tidak partisipatif. Tujuan dari Studi Bentuk Pengolahan Sampah di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Secara Partisipatif ini merumuskan bentuk – bentuk pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan aspirasi masyarakat, pemerintah dan stakeholder terkait.