| dc.contributor |
Fakultas Teknik |
|
| dc.creator |
Putri, Yoppi Yolanda |
|
| dc.creator |
Asyiawati, Yulia |
|
| dc.date |
2019-01-25 |
|
| dc.date.accessioned |
2019-09-11T03:15:30Z |
|
| dc.date.available |
2019-09-11T03:15:30Z |
|
| dc.identifier |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/PWK/article/view/15195 |
|
| dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/123456789/22306 |
|
| dc.description |
Abstract. Undang-Undang No 06 tahun 2014 has explained that the community must have active participation in the development planning process, so that the objectives of development planning can be realized for the welfare of the community. Community participation is influenced by the level of income, livelihood, and level of education of the community. Likewise with the Ketapang Indah Village, Singkil Utara District, so far the village development planning process has involved the community since the beginning of the activity. However, the level of community involvement in the process is still not optimal, because the people involved here are only a small group of people. This study uses qualitative descriptive analysis. The results of the study stated that the level of community participation in Ketapang Indah Village was at the level of therapy participation, Informing participation, and was more dominant in participation consultation. The community provided information and proposals during the pre-musrenbangdes led by adat leaders (Ninik Mamak) and community leaders, where the information and proposals would be delivered at the village musrenbang. The community was not prevented from participating and was even given access to participate, but those involved in discussions at the village musrenbang forum with the government were community leaders. So that even though the community participates, their involvement in the process is still low. The strong paternalistic culture makes the community place leaders (traditional leaders and community leaders) as the most dominant parties to discuss with the government. Here too, the decision is also made by the government, because the final decision is with the government. Recommendations are given to improve community participation in development planning by providing knowledge and teaching it to traditional leaders or community leaders regarding the Bottom-up approach, because by providing knowledge and learning, community leaders can be used as an effort to encourage community participation in mobilizing .Keywords: Community Participation, Planning and Village Development Abstrak. Undang-undang No 6 tahun 2014 sudah menjelaskan bahwa masyarakat harus mempunyai partisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, agar tujuan perencanaan pembangunan dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat penghasilan, mata pencaharian, dan tingkat pendidikan masyarakat. Demikian juga halnya dengan Desa Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara, selama ini proses perencanaan pembangunan desa sudah melibatkan masyarakat sejak awal kegiatan. Akan tetapi, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut masih belum optimal, dikarenakan masyarakat yang terlibat disini hanya sekumpulan kecil masyarakat saja. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Di Desa Ketapang Indah ini berada pada tingkat partisipasi therapy, partisipasi Informing, dan lebih dominan kepada partisipasi consultation. Masyarakat memberikan informasi dan usulan pada saat pra musrenbangdes yang dipimpin oleh tokoh adat (Ninik Mamak) dan tokoh masyarakat, dimana informasi dan usulan tersebut akan disampaikan pada saat musrenbang desa dilaksanakan. Masyarakat tidak dihalangi berpartisipasi bahkan diberi akses untuk berpartisipasi, namun yang terlibat berdiskusi dalam forum musrenbang desa dengan pemerintah adalah pimpinan masyarakat. Sehingga walaupun masyarakat berpartisipasi tapi keterlibatan mereka pada proses tersebut masih rendah. Kuatnya budaya paternalistik membuat masyarakat menempatkan pimpinan (tokoh adat dan tokoh masyarakat) sebagai pihak yang paling dominan untuk berdiskusi dengan pemerintah. Disini terlihat juga, pengambilan keputusan juga dilakukan oleh pemerintah, karena keputusan akhir berada pada pihak pemerintah. Rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan cara Memberikan pengetahuan dan mengajarkannya kepada tokoh adat atau tokoh masyarakat mengenai Bottom-upapproach, karena dengan memberikan pengetahuan dan pembelajaran tersebut, pimpinan masyarakat dapat digunakan sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam hal memobilisasi masa. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, dan Pembangunan desa |
|
| dc.format |
application/pdf |
|
| dc.language |
eng |
|
| dc.publisher |
Universitas Islam Bandung |
|
| dc.relation |
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/PWK/article/view/15195/pdf |
|
| dc.rights |
Copyright (c) 2019 Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota |
|
| dc.source |
Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota; Vol 5, No 1, Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota (Februari, 2019); 72-81 |
|
| dc.source |
Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota; Vol 5, No 1, Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota (Februari, 2019); 72-81 |
|
| dc.source |
2460-6480 |
|
| dc.subject |
Perencanaan Wilayah dan Kota |
|
| dc.subject |
Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, dan Pembangunan desa |
|
| dc.title |
Kajian Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Ketapang Indah |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/article |
|
| dc.type |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
|
| dc.type |
Peer-reviewed Article |
|
| dc.type |
Kualitatif |
|