Abstract. Crimes are growing from year to year. Crimes, one of which is very disturbing to the public, is sexual crimes that often occurs to children and raises the idea of castration sanctions which were then ratified by President Jokowi Perppu Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Protection of Children, known as Perppu Kebiri. But with the presence of the castration Perppu raises the pros and cons in its implementation in the field. The purpose of this study is to find out the basis for the rejection or reason of the Indonesian Doctors Association (IDI) related to the implementation of chemical castration sanctions by doctors and to study and analyze chemical castration sanctions based on Law Number 17 Year 2016 concerning Stipulation of Perppu Number 1 Year 2016 Regarding Second Amendment Law No. 23/2002 concerning Child Protection is in accordance with the purpose of criminalization. Thesis writing uses normative juridical research methods and qualitative normative analysis methods. Collection techniques are using legislation, books, scientific works, encyclopedias and the internet. The results of this thesis research of the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to become executors of castration punishment for violating professional oaths and professional codes of ethics. The rejection was based on the Fatwa of the Ethics and Medical Ethics Council (MKEK) No. 1 of 2016 concerning Chemical Castration and also based on the Doctor Oath and the Indonesian Medical Ethics Code (Kodeki). When examined with the theory of criminal purpose, it appears that castration crime is imposed solely as a means of retribution. When the castration comes voluntarily (rehabilitative) there will be an awareness of the defendant not to repeat his actions again.Keywords: castration sanctions, medical code of ethics, the purpose of punishment.Abstrak. Kejahatan dari tahun ke tahun semakin berkembang. Kejahatan yang salah satunya sangat meresahkan masyarakat yaitu kejahatan seksual yang acapkali terjadi kepada anak dan mencuatkan ide sanksi kebiri yang kemudian disahkan oleh Presiden Jokowi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikenal dengan Perppu Kebiri. Namun dengan hadirnya Perppu kebiri ini menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar penolakan atau alasan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pelaksanaan sanksi kebiri kimia oleh dokter dan untuk mengkaji dan menganalisis sanksi kebiri kimia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Penulisan skripsi menggunakan metode penilitian yuridis normatif dan metode analisis normatif kualitatif. Teknik pengumpulan yaitu menggunakan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia dan internet. Hasil penelitian skripsi ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri karena melanggar sumpah profesi dan kode etik profesi. Penolakan tersebut didasarkan atas Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Apabila dikaji dengan teori tujuan pemidanaan, nampak bahwa pidana kebiri  dikenakan semata-mata hanya sebagai sarana untuk pembalasan (retributive). Ketika kebiri datang dengan sukarela (rehabilitative) maka akan muncul kesadaran dari terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.Kata Kunci : Sanksi kebiri, Kode etik kedokteran, Tujuan pemidanaan.