Universitas Islam Bandung Repository

Alih Fungsi Lahan Pertanian Lahan Kering Menjadi Kawasan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan Upaya Penegakan Hukum Administratif Berdasarkan UUPPLH

Show simple item record

dc.contributor Fakultas Hukum
dc.creator Vilkha, Afadila
dc.creator Siska, Frency
dc.date 2020-01-28
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/21577
dc.identifier 10.29313/.v6i1.21577
dc.description Abstrak. South Lampung Regency has a wealth of andesite quarries. This is the reason for entrepreneurs to invest in order to establish the stone mining company. PT. XYZ andesite stone mining operations operate on land designated as dry land agriculture. The problem is how the implementation of the conversion of dry land agricultural land into mining areas in Bakauheni District based on Regional Regulation No. 15 of 2012 concerning RTRW of South Lampung Regency and How is administrative law enforcement based on UUPPLH against those who converted land from dry land into mining areas in Bakauheni District South Lampung. This research method uses a normative juridical approach with research specifications using analytical descriptive. Data collection techniques used are library research and analysis methods using qualitative juridical and systematic interpretation. The results of the study concluded that the conversion of dry land agricultural land was prohibited by the KUPZ Regional Regulation of South Lampung Regency RTRW in the dry land agricultural area. Administrative law enforcement based on the UUPPLH states that authorized officials can apply administrative sanctions to businesses that do not have an environmental permit. Due to the fact that PT. XYZ andesite stone mining activities have not yet obtained an environmental permit. Administrative sanctions imposed are written warnings and government coercion. The regional government has not yet applied administrative sanctions to PT. The XYZ.Keywords: Cconversation, Agricultural Allotment Areas, Administrative Law EnforcementAbstrak. Kabupaten Lampung Selatan memiliki kekayaan tambang andesit. Ini adalah alasan bagi para pengusaha untuk berinvestasi dalam rangka mendirikan perusahaan tambang batu. PT. XYZ operasi penambangan batu andesit beroperasi di lahan yang ditunjuk sebagai pertanian lahan kering. Masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan konversi lahan pertanian lahan kering menjadi area pertambangan di Kabupaten Bakauheni berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana penegakan hukum administrasi berdasarkan UUPPLH terhadap mereka yang mengkonversi lahan dari lahan kering menjadi area penambangan di Kabupaten Bakauheni Lampung Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan metode analisis menggunakan interpretasi yuridis kualitatif dan sistematis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konversi lahan pertanian lahan kering dilarang oleh Peraturan Daerah KUPZ RTRW Kabupaten Lampung Selatan di lahan pertanian lahan kering. Penegakan hukum administratif berdasarkan UUPPLH menyatakan bahwa pejabat yang berwenang dapat menerapkan sanksi administratif untuk bisnis yang tidak memiliki izin lingkungan. Karena kenyataan bahwa PT. Kegiatan penambangan batu andesit XYZ belum mendapatkan izin lingkungan. Sanksi administratif yang dikenakan adalah peringatan tertulis dan paksaan pemerintah. Pemerintah daerah belum menerapkan sanksi administratif kepada PT. XYZ.Kata kunci: Alih Fungsi, Kawasan Peruntukan Pertanian, Penegakan Hukum Administratif 
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/21577/pdf
dc.rights Copyright (c) 2020 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 6, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2020); 342-345
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 6, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2020); 342-345
dc.source 2460-643X
dc.source 10.29313/.v6i1
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Alih Fungsi, Kawasan Peruntukan Pertanian, Penegakan Hukum Administratif
dc.title Alih Fungsi Lahan Pertanian Lahan Kering Menjadi Kawasan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dan Upaya Penegakan Hukum Administratif Berdasarkan UUPPLH
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account