Universitas Islam Bandung Repository

Praktik Pengumpulan Dana Kampanye oleh Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Show simple item record

dc.contributor Fakultas Hukum
dc.creator Karmilasari, Anne
dc.creator Yusdiansyah, Efik
dc.creator Afriyadi, Hadian
dc.date 2020-01-28
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/21638
dc.identifier 10.29313/.v6i1.21638
dc.description Abstract. The actions or decisions issued by government officials should essentially be based on good statutory regulations and general principles of Governance (AUPB). In fact, there are government officials who perform actions outside the provisions of the laws and the AUPB, as did the West Bandung Regent period 2013-2018, H. Abubakar, ordered his subordinates to raise campaign funds for the purpose of the nomination of his wife in West Bandung elections. The problem in this study is the extent to which the authority of West Bandung Regent raised campaign funds attributed to Law Number 17 of 2003 on State Finance and how the policy rule position (Beleidsregel) related to fund raising Campaign by Regent Bandung Barat is linked with Law Number 30 of 2014 on Government Administration Law Number 17 of 2003 on State Finance. As well as the specifications the research used is descriptive analytical, which is clearly describes the legal issues. It was concluded that the authority of the West Bandung Regent raised the campaign funds, categorized as an arbitrary act (abuse de droit) and the position of policy regulation (Beleidsregel) relating to the fundraising of the campaign by West Bandung Regent is contrary to statutory regulations.Keyword: Regional Financial Management, Campaign Fund, Policy Regulation (beleidsregel), Arbitrary Actions. Abstrak. Tindakan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan pada dasarnya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Kenyataannya, terdapat pejabat pemerintahan yang melakukan tindakan di luar ketentuan  peraturan perundang-undangan dan AUPB, seperti halnya yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat periode 2013-2018, H. Abubakar, beliau memerintahkan bawahannya  mengumpulkan dana kampanye untuk tujuan pencalonan isterinya dalam Pilkada Bandung Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Sejauh Mana kewenangan Bupati Bandung Barat mengumpulkan dana kampanye dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan  Bagaimana kedudukan peraturan kebijakan (Beleidsregel) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Serta Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Diperoleh kesimpulan bahwa kewenangan Bupati Bandung Barat mengumpulkan dana kampanye, dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang (abuse de droit) dan kedudukan peraturan kebijakan (beleidsregel) terkait pengumpulan dana kampanye oleh Bupati Bandung Barat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Kampanye, Peraturan Kebijakan (beleidsregel), Tindakan Sewenang-wenang.
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/21638/pdf
dc.rights Copyright (c) 2020 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 6, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2020); 365-369
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 6, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2020); 365-369
dc.source 2460-643X
dc.source 10.29313/.v6i1
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Kampanye, Peraturan Kebijakan (beleidsregel), Tindakan Sewenang-wenang
dc.title Praktik Pengumpulan Dana Kampanye oleh Bupati Bandung Barat Periode 2013-2018 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account