Abstract. The characteristics of a country can be said as a legal state including enforcing the principle of equality before the law without distinguishing ethnicity, religion, race, culture, skin color, social position, or law enforcement apparatus itself. Indonesian military law is part of the national legal system that applies to TNI soldiers consisting of legal norms covering disciplinary law, criminal law, state administrative law, humanitarian law, and international law that have specificity on the subject of law, namely TNI soldiers and which is likened to a soldier by law. Enforcement of justice based on law must be carried out by every citizen, every state organizer, every state institution and every social institution, The Indonesian National Army is a national defense system and is a tool of the state that has the duty to defend, protect, and be able to maintain the integrity and sovereignty of the country, and the Indonesian National Army can provide protection as well as a good example for the community. Military Crime is a criminal offense that is carried out with the legal subject, namely the Military. The problem in this study is how the process of enforcing the law against a TNI Military Soldier who is subject to a mild criminal sanction and How the power of the verdict against a Military TNI Soldier in the case of the decision 85-K / PM II-09 / AD / VII / 2018 in the Bandung Military Court II Bandung. The method used in this research is normative juridical. Data collection techniques Library Studies, conducted by collecting data conducted through written data using content analysis and interviews by way of a question and answer process orally with the speakers. And the analytical method used is a qualitative analysis by means of research methods that are used to examine the condition of natural objects. It was concluded that the trial process of the defendant was carried out but imprisonment was not carried out.Keywords: military, criminal acts, law enforcementAbstrak. Ciri sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum diantaranya memberlakukan asas persamaan dihadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, warna kulit, kedudukan sosial, maupun aparatur penegak hukum itu sendiri. Hukum militer Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berlaku bagi prajurit TNI yang terdiri norma-norma hukum yang meliputi hukum disiplin, hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum humaniter, serta hukum internasional yang memiliki kekhususan pada subjek hukum, yaitu prajurit TNI dan yang dipersamakan dengan prajurit oleh perundang-undangan. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan setiap lembaga kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman sekaligus contoh yang baik bagi masyarakat.Tindak Pidana Militer adalah tindak pidana yang dilakukan yang subjek hukumnya yaitu Militer. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penegakan hokum terhadap seorang Prajurit TNI Militer yang dikenakan sanksi tindak pidana ringan dan Bagaimana kekuatan putusan terhadap seorang Prajurit TNI Militer dalam kasus putusan 85-K/PM II-09/AD/VII/2018 Di Pengadilan Militer Bandung II Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normative. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis dan wawancara dengan cara proses Tanya jawab dengan secara lisan dengan narasumber. Serta metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara metode penelitian yang digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah.Diperoleh simpulan bahwa proses persidangan terdakwa dijalankan namun pidana penjara tidak dijalankan.Kata kunci: Militer, Tindak Pidana, Penegakan Hukum