Universitas Islam Bandung Repository

Akibat Hukum dari Tidak Disahkannya Perjanjian Mengenai Pemisaan Harta oleh Pegawai Pencatat Perkawinan kepada Pihak Ketiga Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Show simple item record

dc.contributor Fakultas Hukum
dc.creator Ahadiyah, Tanti Kurnia
dc.creator Syawali, Husni
dc.date 2020-01-10
dc.date.accessioned 2020-07-13T03:03:42Z
dc.date.available 2020-07-13T03:03:42Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/19235
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/27208
dc.description Abstract. The marriage agreement is an agreement made by the prospective bride at the time or before the marriage takes place and is considered important because it protects and clarifies the rights and obligations of both parties, both during the marriage and legal consequences after the marriage is broken due to divorce or death. Pursuant to Article 29 of Law Number 1 of 1974 Marriage that requires a marriage agreement is made in written form and legalized by a marriage registrar and registered with the Registrar of the District Court. in the Registrar's Office of the District Court and legalized by the Registrar of marriage so that it brings certain legal consequences both to the validity of the marriage agreement itself and to the third party, the registrar of the marriage still applies to the parties who made it namely husband and wife, but the marriage agreement is not bind a third party. From this writing, several problems emerged, namely how the arrangements of the marriage agreement regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and how the legal consequences of the third party regarding the invalidity of the marriage agreement not validated by the marriage registrar in terms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.Keywords: Marriage; Agreement; Assets Gono-Gini. Abstrak. Perjanjian Perkawinan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan dianggap penting karena untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama perkawinan maupun akibat-akibat hukum setelah perkawinan putus karena perceraian ataupun kematian. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mewajibkan perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  dalam prakteknya di masyarakat, ternyata perjanjian kawin yang dibuat baik dalam bentuk akta notaris, tidak selamanya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan sehingga hal tersebut membawa akibat hukum tertentu baik terhadap keabsahan perjanjian kawin itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga. Dari penulisan ini muncul beberapa identifikasi masalah yaitu Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga tentang ketidakabsahan akta perjanjian kawin yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Kata Kunci: Perkawinan; Perjanjian; Harta Gono-Gini.
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/19235/pdf
dc.rights Copyright (c) 2020 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 6, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2020); 125-131
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 6, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2020); 125-131
dc.source 2460-643X
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject perkawinan, perjanjian, harta gono gini
dc.title Akibat Hukum dari Tidak Disahkannya Perjanjian Mengenai Pemisaan Harta oleh Pegawai Pencatat Perkawinan kepada Pihak Ketiga Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [717]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account