Abstract. The cooperation agreement for maro rice production sharing in Gununghalu Village Gununghalu District, West Bandung Regency is known as maro. Because in the implementation there is a collaboration between the two parties, namely the tenants and landowners with the provision of 50% for the owner and 50% for the tenants. The implementation of the maro rice field community only made an oral agreement, without an agreement in writing or presenting two witnesses from each party, and in its implementation there was no time limit determined.The formulation of the problem in this study are: 1. How is the Review of Jurisprudence in Islamic Law and Law No. 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements? 2. How is the implementation of Maro Sawah between Cultivating Farmers and Land Owners? 3. What is the Review of Jurisprudence in Islamic Law and Law No. 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements Against the Implementation of Maro Sawah between Cultivating Farmers and Land Owners in Gununghalu Village, Gununghalu District, West Bandung Regency? This study aims to determine the cooperation agreement for the results of a mukhabarah agreement on the implementation of maro rice fields between tenure farmers and landowners according to the Juramalah Jurisprudence and Law Number 2 of 1960.The research method used in this study is qualitative research and includes field research conducted in Gununghalu Village, Gununghalu District, West Bandung Regency. Data collection is carried out by interview, observation, and documentation.The results of this study concluded that the practice of mukhabarah covenant collaboration on the implementation of maro rice fields in Gununghalu Village by not specifying a time limit according to Imam Hanafi is permissible, as long as it does not contain an element of coercion. The practice of collaboration is also included in ‘Urf Sahih, where the practice has become the custom of the local community that is not contrary to the argument of shara’ and has met the requirements of ‘Urf itself. The profit sharing agreement according to Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreement has not been fully implemented in accordance with the applicable article, namely article 4 paragraph (1), and article 3 paragraph (1).Keywords: Mukhabarah Agreement, Maro Sawah, Fikih Muamalah, Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements.Abstrak. Perjanjian kerjasama bagi hasil maro sawah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dikenal dengan istilah maro. Karena dalam pelaksanaannya terdapat kerjasama antara dua pihak, yaitu penggarap dan pemilik lahan dengan kententuan bagi hasil 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap. Pelaksanaan maro sawah tersebut masyarakat hanya membuat perjanjian secara lisan saja, tanpa adanya perjanjian secara tertulis maupun menghadirkan dua orang saksi dari masing-masing pihak, dan dalam pelaksanaannya tidak ditentukan batas jangka waktunya.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah akad mukhabarah dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil? 2. Bagaimana Pelaksanaan Maro Sawah Antara Petani Penggarap dengan Pemilik Tanah? 3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah akad mukhabarah dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Pelaksanaan Maro Sawah Antara Petani Penggarap dengan Pemilik Tanah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian kerjasama bagi hasil akad mukhabarah terhadap pelaksanaan maro sawah antara petani penggarap dengan pemilik tanah menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kerjasama akad mukhabarah terhadap pelaksanaan maro sawah di Desa Gununghalu tidak menentukan batas waktu menurut Imam Hanafi sah dan diperbolehkan, selama hal itu tidak mengandung unsur paksaan. Praktik kerjasama tersebut juga termasuk ke dalam ‘Urf Sahih, dimana praktik tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ serta telah memenuhi syarat ‘Urf itu sendiri. Perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 4 ayat (1), dan pasal 3 ayat (1).Kata Kunci: Akad Mukhabarah, Maro Sawah, Fikih Muamalah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.