Abstract. Narcotics in Indonesia has long been a public concern. Law No. 35 of 2009 on Narcotics, is still considered inadequate to make narcotics abusers afraid and deterred. as in the Decision of the Stabat District Court Number 215 / Pid.Sus / 2020 / Pn.Stb, where in this case the perpetrator was legally proven to have committed a narcotics crime and was sentenced to imprisonment for four years and six months and a fine of eight hundred million rupiah. The legal issues raised in this decision are regarding the mechanism for destroying narcotic evidence carried out by the prosecutor prior to a court ruling with the provisions of the Criminal Procedure Code and the judge's consideration of narcotic evidence which is nil according to the theory of evidence. The method used in this research is the Juridical-Empirical research method by conducting sociological legal research and can also be called field research. The results showed that the prosecutor's mechanism for destroying narcotic evidence prior to the court's decision was not in accordance with Article 45 of the Criminal Procedure Code. And the imposition of a decision in accordance with article 111 Paragraph (1) in conjunction with Article 132 of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics is deemed less relevant to the criminal act the defendant committed based on the facts revealed before the court. Therefore, the purpose of law in fulfilling the elements of justice, benefit and legal certainty has not been fully realized in this case.Abstrak. Narkotika di Indonesia sudah sejak lama menjadi perhatian masyarakat. UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dirasa masih kurang mampu membuat penyalahguna narkotika menjadi takut dan jera. sebagaimana pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 215/Pid.Sus/2020/Pn.Stb, dimana pada kasus ini pelaku  terbukti secara sah  melakukan tindak pidana narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama  empat tahun enam bulan dan denda delapan ratus juta rupiah. Permasalahan hukum yang diangkat dalam Putusan ini mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh jaksa sebelum adanya putusan pengadilan dengan ketentuan KUHAP dan pertimbangan hakim terhadap barang bukti narkotika yang nihil menurut teori pembuktian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis-Empiris dengan melakukan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika oleh jaksa sebelum adanya putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan pasal 45 KUHAP. Dan penjatuhan putusan sesuai dengan pasal 111 Ayat (1) jo pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirasakan kurang relevan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan. Oleh sebab itu tujuan hukum dalam pemenuhan unsur keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum belum terwujud sepenuhnya dalam kasus ini