Abstract. Along with the period of life pattern of Indonesian people increasingly advanced and developing. The progress and development of the period also affects the problems or criminal acts that occur in the community environment. Criminal law is part of the entire law in force in a Contracting State that contains provisions of the deed not to be undertaken with a criminal threat to which one would do so by the wild levy.Law enforcement in a wild levy seems to be an update, because until now the legislation governing the wild levy is more specific to law enforcement against civil servants who commit criminal acts of wild levies. Because if there is a civil society that does a wild levy with the intention of enriching oneself it has included a criminal offence of wild levies. As is the case in Bandung Regency by the office of Kabid Disdik Bandung RegencyThis research aims to find out the law enforcement of perpetrators of criminal acts of wild levies, but also aims to determine countermeasures from the police. The method in writing this author uses normative juridical method of approach by conducting a review of its statutory regulations. Normative juridical method is a legal research conducted by researching data or library material which is secondary data which is in the form of legislation, theory, various literature, Internet as well as conception from scholars who explain about wild levy. With this research is expected to be a consideration regarding the law enforcement of criminal acts of illegal collection in criminal law in IndonesiaKeywords: Unofficial Levies, countermeasures Abstrak. Seiring dengan perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat Indonesia semakin maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangan zaman tersebut juga berdampak pada permasalahan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang berisi ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi yang melakukannya salah satunya Pungutan Liar.Penegakan hukum dalam pungutan liar nampaknya harus ada pembaharuan, karena sampai saat ini undang-undang yang mengatur pungutan liar lebih spesifik penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana Pungutan Liar. Karena jika ada masyarakat sipil yang melakukan pungutan liar dengan tujuan  ingin memperkaya diri sendiri itu sudah termasuk tindak pidana pungutan liar. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bandung Oleh Pejabat Kabid Disdik Kabupaten BandungPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, selain itu juga bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan dari pihak Kepolisian. Metode dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan nya. Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, teori, berbagai literatur, internet serta konsepsi dari para sarjana yang menjelaskan tentang Pungutan Liar. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai penegakan hukum tindak pidana pungutan liar dalam hukum pidana di Indonesia.Kata Kunci: Pungutan Liar, Upaya Penanggulangan.