Universitas Islam Bandung Repository

Fungsi Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Dihubungkan dengan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Show simple item record

dc.contributor
dc.creator Kresnawati, Ayuningtyas
dc.creator Effendy, Deddy
dc.date 2021-01-19
dc.date.accessioned 2021-03-15T03:33:35Z
dc.date.available 2021-03-15T03:33:35Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/24968
dc.identifier 10.29313/.v7i1.24968
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28307
dc.description Abstract. Mediation is an alternative method of settling disputes outside the court which is carried out by intermediaries called mediators. According to the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 17 of 2014, it is stated that one of the duties of the mediator is to settle industrial relations disputes outside the court. Mediator is an employee of a government agency responsible for the manpower sector who meets the requirements as a mediator determined by the minister in charge of mediation. The role of the mediator is only to assist the parties by not making decisions or imposing views or judgments on issues during the mediation process on the parties. This research is a juridical-normative research. The data used in this study are library materials or secondary data. From the results of the research, data shows that the function of the mediator is to provide fostering industrial relations, mediate to the disputing parties, the mediator acts as a neutral third party, leads the discussion and helps make a Collective Agreement if the mediation is successful or issues a Written Recommendation if mediation fails. The function of the Manpower Office mediator can be said to be good because more Collective Agreements were generated, namely as many as 44 cases. In the mediation process, the mediator provides a win-win solution which increases the chances of the mediation being successful and in accordance with the mediation effectiveness efforts.Abstrak. Mediasi salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh penengah yang disebut mediator. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2014 disebutkan salah satu tugas mediator melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. Mediator adalah Pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh menteri yang bertugas melakukan mediasi. Peran mediator hanya membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaiannya atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa yang menjadi fungsi mediator yaitu memberikan pembinaan hubungan indutrial, melakukan mediasi kepada para pihak yang berselisih, mediator berperan sebagai pihak ketiga yang netral, memimpin diskusi dan membantu membuat Perjanjian Bersama jika mediasi berhasil atau mengeluarkan Anjuran Tertulis jika mediasi gagal. Fungsi mediator Dinas Tenaga Kerja dapat dikatakan baik karena Perjanjian Bersama lebih banyak dihasilkan yaitu sebanyak 44 kasus. Pada proses mediasi, mediator memberikan win-win solution yang memperbesar peluang mediasi berhasil dilaksanakan dan sesuai dengan upaya efektivitas mediasi.
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/24968/pdf
dc.rights Copyright (c) 2021 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021); 158-163
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 7, No 1, Prosiding Ilmu Hukum (Februari, 2021); 158-163
dc.source 2460-643X
dc.source 10.29313/.v7i1
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Mediator, Mediasi, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Ketenagakerjaan
dc.title Fungsi Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Dihubungkan dengan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account