Universitas Islam Bandung Repository

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jurnalis Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan KUHP

Show simple item record

dc.contributor Fakultas Hukum
dc.creator Egisdra, Dikka
dc.creator Firman Z, Chepi Ali
dc.date 2020-08-21
dc.date.accessioned 2021-03-15T03:34:15Z
dc.date.available 2021-03-15T03:34:15Z
dc.identifier http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/22729
dc.identifier 10.29313/.v6i2.22729
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/28405
dc.description Abstract. Freedom of expression, opinion, freedom of information is the task of the press in carrying out its journalistic activities, freedom of the press is part of freedom of expression, expressing thoughts and opinions according to conscience. A journalist with a journalistic code of ethics carries out his duties in accordance with limiting good and bad things to be reported, legal protection of press freedom is still a question because there is still only a journalist who was sentenced to a criminal sentence for his reporting without going through a process mechanism dispute resolution in advance to fulfill the right of reply and right of correction in accordance with Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The role of the Press Council in handling issues of press reporting can be used as an intermediary in dispute resolution. The purpose of this research is to find out the process of resolving the secretariat and the function of the press council in dealing with the mass media reporting as well as to find out aspects of criminal law in the mechanism of resolving press disputes. This approach method, is a normative juridical approach, If a dispute arises as a result of press reporting, it should be settled in accordance with the provisions in Law Number 40 of 1999 concerning the Press to fulfill the right of reply and right of correction, because a journalist cannot be sentenced to a criminal sentence for the reporting he made. Because the press company has been appointed responsible for covering the business and editorial fields.Keywords: Freedom of the Press, Journalism, the Press Council, Responsible Answer.Abstrak. Kebebasan berekspresi, berpendapat, kebebasan informasi merupakan tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, kebebasan pers bagian dari kebebasan berekspersi, menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani. Seorang jurnalis dengan kode etik jurnalistik menjalankan tugasnya sesuai dengan membatasi hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik untuk diberitakan, perlindungan hukum terhadap kebebasan pers masih menjadi petanyaan karena masih ada saja seorang jurnalis yang dijatuhi hukuman pidana karena pemberitaanya tanpa melalui mekanisme proses penyelesaian sengketa terlebih dahulu untuk memenuhi hak jawab dan hak koreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Peran Dewan pers dalam penanganan  permasalahan pemberitaan pers bisa dijadikan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui proses penyelesaiyan sekngketa dan fungsi dewan pers dalam malasah akibat pemeberitaan media massa juga untuk mengetahui aspek hukum pidana dalam mekanisme penyelesaian sengketa pers. Metode pendekatan ini, adalah pendekatan yuridis normatif. Apabila terjadi sengketa akibat pemberitaan pers seharusnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers untuk pemenuhan hak jawab dan hak koreksi, karena seorang jurnalis tidak bisa dijatuhi hukuman pidana atas pemberitaan yang dibuatnya. Karena dalam perusahaan pers sudah ditunjuk penaggung jawab yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.Kata Kunci: Kebebasan Pers, Jurnalistik, Dewan Pers, Pertanggungawaban.
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitas Islam Bandung
dc.relation http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/22729/pdf
dc.rights Copyright (c) 2020 Prosiding Ilmu Hukum
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 6, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2020); 562-565
dc.source Prosiding Ilmu Hukum; Vol 6, No 2, Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2020); 562-565
dc.source 2460-643X
dc.source 10.29313/.v6i2
dc.subject Ilmu Hukum
dc.subject Kebebasan Pers, Jurnalistik, Dewan Pers, Pertanggungawaban.
dc.title Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jurnalis Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan KUHP
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type Peer-reviewed Article
dc.type Kualitatif


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Sp - Ilmu Hukum [914]
    Koleksi skripsi ringkas dalam format artikel Fakultas Hukum

Show simple item record

Search Unisba Repository


Browse

My Account