Abstract. Based on the 1945 Constitution as stated in article 28D paragraph (1), there is a principle that reads equality before the law, which means that all people are equal before the law, this is a debate in society, because people feel that giving remissions to convicts of corruption considered not fulfilling the sense of justice for the community, because the community views that more remissions are given to convicts in corruption cases than other prisoners. This study aims to determine the differences in remission for corruption convicts and other convicts related to the rights of prisoners in prison, and to determine the remission provision to corruption convicts in relation to the theory of justice. In this research, the method used is a deductive normative juridical approach. The data collection technique used in this research is literature study. The results of the research conducted show that what the community has felt so far is not true, because getting a remission is a right for every prisoner who has fulfilled the requirements, the remission provision has been regulated in the statutory regulations for convicts of corruption cases and cases. other. If it is related to the theory of justice, giving remissions to convicts in corruption cases has fulfilled justice, this is supported by the Supreme Court Decision Number 51 P / HUM / 2013.Keywords: Remission, Corruption, Rights of Correctional Assistants, Theory of Justice.Abstrak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam pasal 28D ayat (1) dikenal suatu asas yang berbunyi equality before the law yang berarti bahwa semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum, hal ini menjadi perdebatan di dalam masyarakat, karena masyarakat merasa pemberian remisi bagi narapidana korupsi dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena masyarakat memandang pemberian remisi lebih banyak diberikan kepada narapidana kasus korupsi dibanding dengan narapidana lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi dan narapidana kasus lainnya dihubungkan dengan hak warga binaan pemasyarakatan, dan untuk mengetahui pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi dikaitkan dengan teori keadilan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa apa yang dirasakan selama ini oleh masyarakat adalah tidak benar, karena mendapatkan remisi sudah merupakan hak bagi setiap warga binaan pemasyarakatan yang sudah memenuhi persyaratannya, pemberian remisi sudah diatur di dalam peraturan perundang- undangan bagi narapidana kasus korupsi dan kasus lainnya. Jika dihubungkan dengan teori keadilan, pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi sudah memenuhi keadilan, hal tersebut didukung dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013.Kata Kunci: Remisi, Korupsi, Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Teori Keadilan.